Terhentinya penyaluran kartu tani kepada para petani di Aceh akibat konversi bank BNI kepada Bank Syariah Indonesia, menuai respon banyak pihak.
Salah satunya adalah tanggapan dari ketua fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Aceh Besar, Juanda Djamal.
“Kita sangat sayangkan, hanya gara-gara konversi ke syariah itu kemudian kartu tani dihentikan. Sebab tidak ada persoalan apa apa, tinggal dialihkan saja ke BSI, karena ini bukan persoalan yang berhubungan dengan transaksi antara petani dengan pihak perbankan. Petani ini kan penerima manfaat dari program pemerintah. Kita sangat sayangkan ini terjadi, padahal BNI ini kan BUMN, kenapa ribet sekali, ” Kata Juanda Djamal saat diwawancarai Kantor Berita Radio Antero pada Rabu (10/03/2021).
Juanda Djamal mengingatkan bahwa para petani tengah menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi. Alih-alih meringankan beban para petani, tetapi kartu tani ini malah dihentikan.
Mantan aktivis ini juga berharap agar dinas pertanian lebih berperan aktif menangani persoalan ini. Menurutnya, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dapat didorong untuk mengambil peran yang lebih besar, mulai dari mensosialisasikan dan menyiapkan data-data para petani serta ikut menjembatani masalah-masalah yang dihadapi petani seperti kasus terhentinya penyaluran kartu tani ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa sebanyak 303.975 kartu tani dihentikan penyalurannya. Pindahnya Bank BNI konvesional ke luar Aceh menjadi penyebab dihentikannya penyaluran kartu tani di Aceh.
Penghentian ini membuat BNI konvensional tidak lagi bertanggung jawab atas pemasangan mesin gesek kartu tani yang ada di kios-kios pengecer pupuk tani bersubsidi di Aceh.
Menurut ketua OJK Aceh, Yusri, program BNI konvensional seharusnya diambil alih oleh BNI Syariah atau Bank Syariah Indonesia cabang Aceh berdasarkan sistem syariah yang berlaku di Aceh.
