Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan akan ada 9,1 juta orang yang bisa divaksinasi mulai November-Desember. Nantinya tenaga kesehatan dan aparat kepolisian yang mendapat urutan pertama untuk diberikan vaksin.
“Dari diskusi yang kami lakukan dengan beberapa pihak, termasuk dengan pihak WHO, para ahli dan beberapa negara lain yang sudah melakukan vaksinasi, maka yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan, karena mereka lah yang akan lebih beresiko, dan sangat beresiko untuk tertular dan menjadi sakit oleh COVID-19,” kata Yuri, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenkes RI, Senin (19/10/2020).
Ia mengatakan tenaga kesehatan yang mendapat prioritas adalah yang bertugas di RS Rujukan yang melayani pasien COVID-19. Kemudian, urutan selanjutnya adalah petugas laboratorium yang bertugas di tempat pemeriksaan spesimen COVID-19 karena berhadapan langsung dengan virus Corona.
“Bahaya karena berhadapan langsung dengan virusnya bukan pasiennya. Kemudian tenaga kesehatan yang melakukan kontak tracing yang mencari kasus. Ini adalah kelompok yang berisiko terhadap kemungkinan paparan dan menjadi sakit,” katanya.
Yuri menyebut diperkirakan jumlah kelompok tenaga kesehatan tersebut sebanyak 2 juta. Pemerintah akan terus memperbaharui data tersebut.
Urutan ketiga yang akan mendapat vaksin adalah kelompok public service atau pemberi layanan masyarakat, misalnya aparat yang bertugas dalam operasi yustisi kepatuhan protokol kesehatan.
“Mereka memiliki resiko yang besar diantaranya teman-teman kita dari Satpol PP, Polri, TNI yang bersama-sama melakukan operasi yustisi terhadap protokol kesehatan,” ucap Yuri.
Selain itu, kelompok yang akan mendapat prioritas vaksin berikutnya adalah pegawai yang bertugas di bidang jasa public service lainnya, misal di bandara, stasiun, pelabuhan. Hal itu karena pekerjaannya berisiko terhadap COVID-19.
Yuri mengatakan nantinya pada November-Desember akan ada 9,1 juta orang dapat divaksinasi. Akan tetapi hal itu tergantung izin dari BPOM dan rekomendasi Kemenag dan MUI.
“Total orientasi kita pada ketersediaan jumlah vaksin jika 9,1 juta nanti dinyatakan bermanfaat ditandai dengan surat emergency use authority dari BPOM kita dan ada surat dari Kemenag dan MUI terkait kehalalan maka sejumlah itu lah yang akan kita lakukan penyuntikan. Sedang berproses mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan baik,” ungkapnya.
Namun, ia mengatakan sesuai uji klinis fase 3 vaksin Sinovac, Sinopharm, dan Cansino kelompok orang yang bisa divaksin yang berusia rentang pada 18-59 tahun, serta tak memiliki penyakit komorbid. Maka, mereka yang tidak masuk dalam kategori tersebut tak bisa divaksinasi.
“Kita tahu untuk program Sinovac, Sinopharm, Cansino, ternyata vaksinasi ini hanya dilakukan kepada kelompok usia 18-59 tahun. Maka kelompok ini lah yang akan kita vaksin dan di dalam uji klinisnya juga disebutkan di kelompok itu tidak boleh ada yang berpenyakit komorbid berat,” kata Yuri
Akan tetapi bagi usia 0-18 tahun atau bagi yang berusia diatas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta tak bisa diberi vaksin. Namun pemerintah akan mencari cara agar kelompok diluar 18-59 bisa divaksinasi.
“Bukan berarti kita akan abaikan, tentunya berjalannya waktu kita akan melakukan penelitian dan seluruh dunia juga akan melakukan hal yang sama untuk itu, tetapi dalam tahapan awal ini kita tetap menggunakan data yang kita pakai karena uji klinisnya pada rentang itu,” pungkas Yuri. detik
satgascovid19#ingatpesanibu#ingatpesanibupakaimasker#ingatpesanibujagajarak#ingatpesanibucucitangan#pakaimasker#jagajarak#jagajarakhindarikerumunan#cucitangan*#cucitangandengansabun
