Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menolak secara tegas penggunaan anggaran Aceh untuk “Touring Moge” dengan mengambil momentum memperingati perdamaian Aceh.
“Ini kebijakan gagal paham dan sama sekali tidak waras ketika Pemerintah Aceh melakukan program yang tidak berkadilan terhadap korban konflik,” ujar Alfian, Koordinator MaTA.
Ia menjelaskan, BRA yang dibentuk dengan Qanun No. 6 Tahun 2015 tidak memiliki mandat sama sekali untuk bicara investasi Aceh sebagaimana di ungkapkan oleh ketua BRA. Dalam catatan MaTA, Pemerintah Aceh dalam tahun 2020 bukan ini saja mengeluarkan kebijakan berulang tidak waras dan ini patut di hentikan. BRA di bentuk dengan semangat perdamaian bagi korban konflik Aceh bukan untuk pejarahan anggaran 305,6 juta.
MaTA kata Alfian menilai Program touring moge dengan alasan memberikan rasa aman dan minat investasi sama sekali tidak relevansi dengan tugas dan wewenang BRA oleh karna itu program tersebut patut di hentikan segera. Menurutnya, baru kali ini tour moge menggunakan anggaran rakyat dan ini sangat memalukan.
“Pemerintah Aceh sudah saatnya memikirkan program yang waras waras saja, misalnya dimomentum hari damai, bertemu dengan korban konflik, sejauhmana pemenuhan hak hak korban, pemulihan ekonomi korban konflik dan memastikan hak pendidikan terhadap anak korban konflik dan ini seharusnya lebih ideal,” tambah Alfian.
Selanjutnya kata Alfian, BRA memiliki mandat yang berasaskan Keadilan, program touring moge jelas tidak memilik rasa keadilan karena di saat pemenuhan dan pemulihan korban belum tuntas anda malah menjadikan mareka sebagai objek untuk kepentingan penikmat kekuasaan dan ini sama sekali tidak dapat ditoleransikan.
“MaTA mendesak dewan pengarah BRA (Wali Nanggroe, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, Kejati dan MPU Aceh) untuk dapat menghentikan program touring moge sehingga tidak melukai mental bagi korban konflik yang saat ini belum ada kepastian terhadap keberlangsungan hidupnya dan dana tersebut dapat dialihkan program yang menyetuh langsung terhadap korban. MaTA sendiri sangat percaya terhadap kemampuan badan pengarah BRA untuk dapat memastikan pembatalan terhadap program tersebut karna memboroskan anggaran saja,” tutup Alfian.
