Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan komitmen DPRA terhadap rencana Rapat paripurna persetujuan pembatalan terhadap proyek multi years sebesar 2.7 Trilyun masa tahun anggaran 2020 – 2022.
Keputusan rapat paripurna telah disepakati dalam rapat badan musyawarah DPR Aceh.
“Publik berkewajiban menagih terhadap keputusan tersebut karena, DPRA sempat menjadwalkan rencana paripurna untuk pembatalan proyek multi years tersebut pada tanggal 26 maret 2020,” Kata Alfian, Koordinator MaTA.
Akan tetapi kata Alfian, tanggal 25 Maret pihak DPRA membatalakan dengan alasan, tidak siapnya pihak sekretariat DPRA dalam persiapan paripurna tersebut dengan keadaan masa pandemi dan anggota DPRA juga baru saja pulang dari Jakarta.
Kemudian, Selasa 9 Juni 2020 pimpinan DPRA bersama para ketua fraksi di DPRA mengadakan rapat pimpinan kembali, akan tetapi tidak juga memberikan kepastian terhadap rencana rapat paripurna tersebut akan dilakukan.
MaTA sendiri kata Alfian menduga sudah ada “kesepakat jahat” sehingga sengaja di gantung dan publik dibiarkan lupa.
“Catatan kami, paket multi years tersebut cacat prosedural karna tidak ada pembahasan oleh pimpinan DPRA sebelumnya. Pimpinan DPRA sebelumnya merangcang paket ini dengan sistematis dan paksaan dengan tujuan harus jadi. jadi mudah bagi publik menilainya kenapa peristiwa demikian bisa terjadi ya karna dugaannya ada “komitmen fee” ,” tambah Alfian.
Berdasarkan catatan MaTA, hasil dari rapat badan musyawarah DPRA waktu itu disepakati “rencana pansus terhadapPembangunan Gedung Onkologi RSUDZA, Pansus Pencairan Kredit PT Bank Aceh Syariah, Pansus Pengadaan Barang dan Jasa APBA-P Tahun Anggaran 2019, serta rapat paripurna pembatalan proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022 senilai Rp 2,7 triliun”.
“Anggota DPRA juga kan ada yang sudah mempertanyakan terhadap komitmen hasil yang di putuskan melalui badan musyawarah tersebut tapi juga tidak ada kepastian waktunya. Jadi wajar saja publik patut mencurigai ada apa sebenarnay yang sedang terjadi,” ujarnya.
MaTA secara tegas menyatakan tidak ada toleransi bagi siapapun terhadap orang orang yang ingin memafaatkan uang rakyat Aceh untuk kepentingannya sendiri dan pihaknya akan terus menagih terhadap kebijakan yang tidak dilakukan padahal sudah di putuskan.
“Apabila peristiwa ini di abaikan maka komitmen publim terhadap 81 anggota DPRA patut tidak ada kepercayaan lagi,” pungkasnya.
