Pengurus Pusat Forum Dakwah Perbatasan (FDP) bekerja sama dengan IIBF (Indonesian Islamic Business Forum) dan Koperasi Syariah Baitul Misykat akan menggelar program untuk memberantas riba di daerah perbatasan Aceh.
Program tersebut diantaranya pemberdayaan ekonomi ummat dengan memberikan modal usaha dan modal kerja tanpa bunga kepada para pedagang. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan sosialisasi konsep keuangan syar’i kepada elemen masyarakat dan pemerintah di berbagai kabupaten / kota sekitar perbatasan Aceh.
Adapun kabupaten yang menjadi target awal adalah Subulussalam dan Aceh Tenggara. Saat ini tim sosialisasi pun sudah berada di Subulussalam. Tim tersebut diantaranya Ustaz Muhammad Hatta Selian, Putra Chamsah, Zulhadi Usman, Mulki dan RM. Syawal.
“Hingga sekarang masyarakat masih saja mempraktekkan riba. Dan ini menjadi keprihatinan kita yang mendalam,” kata Ketua FDP dr. Nurkhalis, SpJP, FIHA, FAsCC, Kamis (11/06/2020).
Nurkhalis menambahkan tim akan menemui pihak pemerintah dan komunitas masyarakat untuk mensosialisasikan dan memulai program ini. Dengan demikain akan terbangun sinergisitas antara FDP dengan komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun ekonomi umat yang bebas dari riba.
“Alhamdulillah, hari ini tim dari FDP sudah melakukan pertemuan dengan Walikota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE dan juga jajaran pemerintah lainnya. Dalam pertemuan tersebut tim memaparkan program yang akan dilaksanakan serta meminta adanya dukungan dari Pemerintah Kota Subulussalam,” kata Nurkhalis.
Ketua IIBF, Putra Chamsah menjelaskan setelah mendengar paparan dari tim FDP tentang konsep kerja ekonomi Islam terutama bagaimana peranan Baitul Misykat, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan mendengar pendapat dengan para staf ahli, Kepala Bagian, Sekda dan Wakil Walikota. Akhirnya Walikota siap mendukung program yang sangat menguntung para pedagang itu.
“Walikota juga menyampaikan bagaimana gerakan riba (rentenir) sudah sangat meresahkan masyarakat. Dengan hadirnya Baitul Miskat ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi mareka untuk bisa berdagang sesuai konsep islam,” kata Putra Chamsah.
Sementara itu Walikota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE berharap nantinya FDP melalui Baitul Misykat akan dapat bekerja sama dengan SKPD terkait, terutama Dinas Syariat Islam dan Baitul Mal. Hal itu dalam rangka menyukseskan program pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat dengan menerapkan kaidah-kaidah syariat Islam
Pada pertemuan tersebut Walikota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang SE menjadi saksi dan mendukung penuh penandatanganan MoU antara FDP dengan Koperasi Syariah Baitul Misykat.
Sementara itu Ketua Baitul Miyskat, Zulhadi Usman menambahkan tujuan utama kegiatan tersebut diselenggarakan di daerah perbatasan adalah agar Kota Subulussalam dan dan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi pilot project pelaksanaan ekonomi syariah dan bebas dari praktik riba. Dan ini akan menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota yang lainnya.
“Setelah Aceh Besar, kita ingin menjadikan dua kabupaten itu sebagai contoh pelaksanaan ekonomi syariah yang bebas dari riba bagi kabupaten / kota lainnya. Mudah-mudahan program ini diridhai oleh Allah dan mendapat dukungan dari segenap kaum muslimin sekalian,” pungkas Zulhadi Usman.
