Pemerintah Aceh mengapresiasi seluruh perhatian terkait APBA 2020. Juga memperhatikan semua masukan dan sepakat memastikan pelaksanaan APBA 2020 tidak kehilangan arah alias fokus.
“Kita juga terus memperbaiki kualitas perencanaan, sedini mungkin. RAPBA 2021 harus lebih baik lagi. Mendagri juga sudah menerbitkan Permendagri No 90 Tahun 2019 yang mengatur menu program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan pada setiap level pemerintah,” kata Helvizar Ibrahim, Kepala Bappeda Aceh
Menurut Helvizar, Pemerintah Aceh sudah sejak awal menyampaikan fokus, atau arah kebijakan APBA 2020, yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastuktur yang terintegrasi.
“Arah atau fokus itu sudah disampaikan sejak Musrenbang, April 2019, di Hermes Palace Hotel. Dipaparkan lagi pada penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun tentang APBA 2020 di ruang sidang DPRA, Kamis, September 2019,” kata Helvizar.
Anggaran Belanja Aceh dalam APBA Tahun 2020, kata Helvizar, difokuskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan 6 priortas pembangunan dalam RKPA 2020 yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, juga dengan RKP Nasional.
Postur APBA 2020
Helvizar menjelaskan, postur APBA 2020 yang 17,2 triliun ditopang oleh Belanja Langsung (BL) sebesar 9,7 triliun dan Belanja Tidak Langsung 7,5 triliun.
Dari 17,2 triliun hampir 5 triliun adalah dana tranfer ke kabupaten/kota terutama DOKA, bagi hasil pajak dan dana hibah lainnya dan tranfer ke sekolah berupa BOS. “Jadi, tidak semua dari 17,2 triliun itu dikelola langsung Pemerintah Aceh,” kata Helvizar.
Membengkaknya belanja pegawai juga tidak tiba-tiba. Ada peralihan 11.600 guru SMA/SMK, plus guru SLB dari kabupaten/kota ke provinsi. Juga ada pengalihan pegawai Dishut, Dishub dll.
Kepala Bappeda Aceh itu menambahkan, belanja publik dari BTL APBA 2020 juga banyak, mencapai 62,67 Persen atau 4.7 triliun dari seluruh BTL sebesar 7.5 triliun.
Helvizar mencontohkan, Belanja Tak Terduga (BTT) di BTL sebesar 118 miliar. BTT adalah dana cadangan untuk mengantisipasi kejadian bencana. “Jelas ini untuk rakyat yang dipergunakan jika terjadi bencana,” katanya.
Kemudian di BTL APBA 2020 juga memuat bantuan keuangan sebesar 2.9 triliun untuk kabupaten kota berupa DOKA yang dikelola Kab/kota.
“Doka ini harus dialokasikan untuk pendidikan 20 %, kesehatan 10 % dan keagamaan 5 % dan lain-lain keperluan, semuanya untuk kegiatan yang beroreintasi pro rakyat yang dilaksanakan Kabupaten/kota dan dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh di forum Musrenbang,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Helvizar juga menyebut bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota sebesar 912 miliar dalam APBA 2020, yang juga digunakan oleh kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pro rakyat.
Selanjutnya ada bantuan sosial 15.8 miliar yang merupakan Bantuan Sosial Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), dan bantuan sosial asistensi lanjut usia terlantar di kabupaten /kota. “Ini juga prgram pro rakyat yang juga sangat penting,” kata Helvizar
Komponen berikutnya di BTL yang juga sangat penting adalah Hibah Rp. 712 miliar yang terdiri dari kegiatan hibah Panti Asuhan, Panti Lansia, Pramuka, kepemudaan, dan olah raga.
“Ini juga progran penting untuk masyarakat yang dilaksanakan melalui dana APBA,” ujar Helvizar.
Belanja Langsung
Sementara itu untuk Belanja Langsung (BL) APBA 2020 sebesar 9,7 triliun digunakan untuk tiga komponen yaitu belanja pegawai, modal dan barang serta jasa.
“Juga banyak belanja publik, diantaranya belanja barang dan jasa 5,7 triliun dan belanja modal 2,7 triliun,” aku Helvizar
Sedangkan belanja pegawai di BL 1,2 triliun. Pemerintah Aceh juga harus membayar honorium tenaga honorer yang mencapai angka 9.000 orang lebih yang membutuhkan dana Rp. 592 miliar pada tahun 2020.
“Sekda menaruh perhatian tentang ini dan sedang melakukan upaya agar tenaga honorer ini punya tugas dan peran yang jelas, kita baru saja melakukan Desk untuk seluruh pegawai honor,” ujar Helvizar.
Helvizar juga menambahkan bahwa tenaga honor yang berjumlah 9.000 lebih itu didominasi yang paling banyak adalah Pamhut yang mencapai 1.900 orang, Satpol PP 800 orang, RSUZA yang mencapai 1.500 orang, Disdik 500 orang, Tambun sebanyak 350 orang, Dayah 400 orang, RSIA 190 orang dan lainnnya.
Sedangkan Belanja Barang dan Jasa didominasi pembelian bahan dan material sebesar 512 miliar yang sebagian untuk kepentingan rakyat seperti bahan baku bangunan, bibit ternak, tanaman, bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan cadangan (ketahanan pangan), pakan ternak dan lainnya.
Juga untuk asuransi kesehatan (JKA) yang mencapai 480 miliar yang dalam perubahan akan dilakukan rekonsolidasi karena kekurangan dana akibat naiknya iuran.
“Di Aceh, semua masyarakat ditanggung JKA tidak termasuk ASN, sedangkan sebagian besar daerah lain ditanggung hanya yang miskin,” ujar Helvizar.
Juga ada jasa kantor Rp 424 miliar untuk membiayai diantaranya listrik, BBM dan lainnya untuk gedung pemerintah di seluruh Aceh yang mencapai seratusan unit lebih. Juga digunakan untuk sewa rumah/gedung/dan lainnya sebanyak Rp 213 miliar.
“Dana ini sebagian dana fullboard meeting atau sewa tempat sudah all in dan paling banyak digunakan untuk peningkatan mutu guru sebanyak lebih ku 11000 orang guru SMA dan SMK dengan nilai mencapai 70 miliar.
Di Dinas Kesehatan digunakan untuk peningkatan kapasitas para medis sebesar 25 miliar, UMKM untuk inkubasi pengusaha pemula sebanyak 9 miliar, Dayah untuk Dai perbatasan, tenaga pendidikan daya serta ulama muda sebanyak 8 miliar, Dinas Syariat Islam, Budpar juga menyelenggarakan kebutuhan fullboard meeting untuk masyarakat, pariwisata dan kebudayaan serta untuk para ulama.
Di belanja barang dan jasa ini juga masuk di dalamnya belanja hibah sebesar 1,6 triliun yang didominasi oleh Dinas Perkim sebesar 540 miliar untuk bangun rumah dan Dinas Dayah untuk pembangunan dayah 412 miliar, dan Dispora untuk alat olah raga masyarakat, pemuda dan pramuka, Dinas Peternakan untuk hibah ternak bagi masyarakat.
