Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) diminta tidak abai terhadap perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi digital. Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, kinerja UMKM akan lebih berkualitas, efisien, cepat dan memberi keuntungan besar bagi pengelolanya.
Sebaliknya, jika UMKM terlambat memanfaatkan teknologi informasi, mereka tidak hanya akan tertinggal, namun bisnisnya bisa tutup karena tersingkir dari persaingan.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya pada peringatan Hari UMKM ke-3 Provinsi Aceh sekaligus membuka Aceh UMKM Expo 2019, Jumat (22/11) malam di Banda Aceh.
Agar UMKM semakin kuat, kata Nova, pemerintah perlu mendukung para pelakunya supaya mampu menyesuaikan diri dengan trend yang berkembang sekarang ini.
“Sekali lagi saya ingatkan, bahwa kemajuan Revolusi Industri 4.0 belakangan ini membawa sifat distruptif, yaitu menghancurkan banyak sistem usaha yang sudah mapan, lalu menggantikannya dengan sistem baru berbasis digital,” ujar Nova.
UMKM menjadi fokus utama Pemerintah sebab sektor tersebut paling dominan di Indonesia. Untuk itu, momen Hari UMKM ke-3 itu diharapkan dapat menyatukan kekuatan bersama guna mendukung
sektor UMKM, sehingga tema peringatan Hari Nasional UMKM tahun ini, yakni “UMKM yang Kuat, Bangsa Berdaulat,” benar-benar dapat terwujud.
“Dalam hal ini kita tidak boleh lalai, bahwa Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi digital juga sudah menyentuh UMKM. Kita bias bayangkan, jasa ojek saja sudah menggunakan teknologi informasi, apalagi yang namanya industri kecil yang dikelola masyarakat,” kata Nova.
Maka itu, lanjut Nova, ketika berbicara UMKM tidak boleh hanya larut pada masalah permodalan, manajemen dan marketing saja. Tapi juga perlu membahas penggunaan teknologi informasi.
Dengan demikian eksistensi UMKM selalu terjaga dan mampu berkontribusi lebih besar bagi pembangunan bangsa.
Nova juga menyebutkan data Dinas Koperasi dan UKM Aceh, sampai akhir tahun 2018 terdapat sekitar 95 ribu UMKM yang tersebar di seluruh Aceh. Sektor usaha itu menyerap hamper 85 persen dari semua tenaga kerja yang ada di daerah ini.
Karena itu, kata Nova, tidak heran jika kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto Aceh mencapai 55,56 persen. “Maka tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh untuk mengabaikan sektor ini. Berbagai upaya terus kita lakukan untuk memberi kemudahan bagi UMKM di Aceh untuk bisa terus berkembang,” katanya.
Dalam hal ini, lanjut Nova, Pemerintah Aceh memiliki program unggulan untuk penguatan UMKM yang disebut Program Aceh Kreatif dan Aceh Kaya. Pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk program tersebut yang ditujukan untuk pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM.
Nova menjelaskan, pada tahun 2017, ada sekitar 363 orang pelaku usaha UMKM yang menerima manfaat dari program itu di samping pelatihan khusus yang juga diberikan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Sejak itu, jumlah penerima manfaat program UMKM terus ditingkatkan dengan harapan agar daya saing produksi UMKM Aceh semakin meningkat.
Terkait hambatan modal yang masih kerap menghantui UMKM, kata Nova, sedang diupayakan hadirnya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di Aceh. Jamkrida merupakan program nasional yang tujuannya membantu UMKM agar mudah mendapatkan akses modal.
