Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2019 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu, (13/11/2019).
Nova hadir bersama unsur pimpinan daerah lainnya meliputi 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Terlihat pula Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak, Kajati Aceh Irdam, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, serta Ketua DPR Aceh H. Dahlan Jamaluddin.
Rakornas tersebut dihadiri sekaligus dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pemaparannya, Jokowi meminta Pemerintah Daerah dan jajaran dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lainnya menjalin komunikasi yang harmoni.
Hal ini diyakini sebagai salah satu upaya untuk menyinergikan dan mendukung program pembangunan.
“Komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Pangdam, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi penting sekali untuk dibangun, ada masalah dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu akan memengaruhi tensi di daerah, kalau ada masalah dan ada yang tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam menangani problem di daerah. Bupati/Walikota juga harus menjalin hubungan yang baik dengan Forkopimda,” kata Presiden.
Perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang menyebabkan tatanan sosial berubah, harus serta diantisipasi melalui tindakan preventif. Oleh karenanya Presiden meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam menangani persoalan yang terjadi, terutama di tingkat Pemda.
“Karena pola interaksi komunikasi berubah, hubungan sosial antar orang sangat mudahnya lewat WA (WhatsApp), SMS, oleh karenanya banyak perubahan-perubahan perilaku manusia karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Saya pesan, hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun, jangan menganggap sepele,” ujarnya.
Tak hanya itu, Presiden juga menekankan penanganan preventif dalam persoalan hukum yang berpotensi memunculkan konflik dan menghambat pembangunan.
“Saya titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu, jangan ditunggu peristiwa terjadi baru diatasi. Harus kita akhiri seperti ini,” tegas Presiden.
Oleh karena itu, menurut Presiden dibutuhkan sinergi dan kerjasama dalam memajukan Indonesia dan mengimplementasikan Program Prioritas Pembangunan Nasional untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
“Semua harus mengerti mengenai ini (komunikasi), harus bersinergi bersama-sama, tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan, sekarang kita blak-blakan, tidak ada lagi yang saling menjegal, sekarang kita saling bekerja sama, mumpung suasana politik kita saat ini sedang bagus. Ini yang harus kita jaga, semua saling komunikasi, terbuka, dan kita menjaga agenda besar bangsa ini yaitu menjaga persatuan nasional, itu wajib,” imbuh Presiden.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah.
Menurut Tito, penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai unsur seperti DPRD, TNI, Polri dan Kejaksaan.
Kementerian Dalam Negeri, kata dia, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu mengajak setiap unsur pemerintah daerah untuk duduk bersama.
“Saya hari ini mengajak setiap unsur pemerintah daerah untuk duduk bersama untuk menyamakan 5 visi pembangunan”, kata Tito.
