Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan pemerintah kota membutuhkan anggaran sebesar Rp250 miliar guna melakukan penataan kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng yang kian semrawut, sehingga sering menimbulkan kemacetan.
“Ini kan termasuk jalan nasional, jadi kita sedang mengajukan ke provinsi maupun ke Pemerintah Pusat. Karena dana yang dibutuhkan untuk membangun ini Rp250 miliar, jadi enggak mungkin (menggunakan APBD),” kata Aminullah di Banda Aceh, Kamis.
Pengamatan Antara, kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng tersebut kian padat dengan kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Terpantau pada waktu-waktu sibuk kerap mengalami kemacetan panjang dalam durasi lama, terutama pagi dan sore, dan bahkan siang. Serta faktor terus bertambahnya pedagang di kawasan tersebut.
Untuk diketahui, Simpang Tujuh Ulee Kareng juga merupakan salah satu kawasan strategis kota, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029.
Kemudian, rencana Pemkot dalam melakukan penataan kawasan ini membutuhkan pembebasan lahan untuk pelebaran badan jalan sekaligus pembangunan bundaran Simpang Tujuh Ulee Kareng, dengan radius 120 meter dari titik bundaran.
“Pembebasannya ini harus luas yang dibebaskan, ada tujuh simpang, jadi itu lah terbentur dengan dana. Menggunakan APBD Banda Aceh tidak cukup,” kata Aminullah.
Kendati demikian, Aminullah menyebutkan Pemkot terus berupaya dalam melakukan langkah-langkah guna percepatan penataan kawasan tersebut, mengingat rencana penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng telah diprogramkan Pemerintah Kota Banda Aceh sejak 2007.
“Sekarang kita terus berupaya mengajukan (anggaran) ke provinsi maupun ke Pemerintah Pusat,” kata Aminullah.Antara
