Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima kunjungan kerja Wakil Duta Besar Austarlia untuk Indonesia, Allaster Cox, dalam rangka memperkuat kerjasama program pembangunan yang didanai Pemerintah Australia. Seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, keadalian hukum terhadap perempuan dan anak, hingga memperkuat kapasitas aparatur pemerintah.
“Bagi saya Pemerintah Aceh itu kalau disusun program prioritasnya terpenting itu tentu kesehatan. Yang kedua pendidikan,” ujar Nova di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (7/5). Menurut Nova, pemberian layanan kesehatan amat penting bagi masyarakat dan juga mendukung pembangunan Aceh.
Pada bidang pendidikan, Nova berharap pihak Pemerintah Australia menyederhanakan biaya pendidikan di negaranya. Dengan demikian, putra putri Aceh akan lebih mudah menempuh pendidikan di sana. Menurutnya, biaya pendidikan di Australia masih relative tinggi dibandingkan negara lainnya.
Selain itu, Nova juga mengapresiasi budaya masyarakat Australia yang saling membantu dan mengahrgai. Misalnya, sebut Nova, kala Aceh ditimpa tsunami. Saat itu masyarakat Australia yang berhenti di lampu merah jalan, secara massif menyisihkan sedikit dana untuk disumbangkan ke korban tsunami Aceh. Menurut Nova budaya tersebut merupakan contoh pendidikan baik yang dapat diadopsi Aceh.
Selain itu, Nova juga menyinggung upaya pihaknya dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Berdasarkan data saat ini kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Menurut dia, salah satu penyebab kemiskinan masih relative tinggi di karenakan kurangnya masuk investasi besar di Aceh.
“Aceh akan flat perjalanannya kalau tidak ada investasi. Jadi tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan itu menggunakan dana APBN maupun APBA. Itu (APBA) hanya stimulan, supaya negeri ini tidak shutdown, untuk adanya pertumbuhan ekonomi itu harus ada investasi,” ujar Nova.
Oleh sebab itu, kata Nova, dalam rangka menggenjot perekonomian Aceh kini pihaknya beralih untuk mengembangkan Industri Kecil Menengah yang dimiliki masyarakat. Pengembangan tersebut dilakukan melalui permodalan, membina hingga menyediakan alat produksi.
“Saya sedang melakukan pilot project terhadap IKM ini, secara massif dan dilakukan sekarang juga,” ujar Nova.
Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur juga menyampaikan pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh. Dana tersebut digunakan Pemerintah Aceh dengan baik dan terarah agar bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, Aceh masih memerlukan dana otsus dan ia berharap dana tersebut harus dilanjutkan setelah tahun 2027.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, mengatakan tujuan kunjungan kerjanya ke Aceh adalah untuk melihat beberapa program pembangunan yang didanai Pemerintah Australia di Provinsi Aceh. Program tersebut antara lain peningkatan layanan kesehatan dasar, pendidikan, identitas hukum, dan akses terhadap keadilan untuk perempuan dan anak dan beberapa proyek lainnya.
“Selama 15 tahun terakhir, Pemerintah Australia bersama Pemerintah Aceh telah bekerjasama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Cox.
Selain itu, kata Cox, salah satu program kerja sama antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Aceh adalah KOMPAK (kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan). Kompak merupakan kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung upaya pemerintah Indonesia mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.
Menanggapi keinginan Plt Gubernur mengembangkan IKM Aceh, Pemerintah Australia melalui KOMPAK juga telah melakukan pembinaan terhadap perempuan di salah satu kecamatan di Aceh Barat. Di antaranya membina perempuan setempat memanfaatkan eceng gondok untuk disulam menjadi tas dan bahan lainnya. Kini, kata Cox, produk kerajinan tangan tersebut telah dipasarkan di Pasar Sarinah.
Selanjutnya, Cox mengatakan Pemerintah Australia nantinya siap memberi beasiswa kepada anak-anak Indonesia agar dapat menempuh penddidikan di Australia. Selain pendidika tinggi, Pemerintah Australia juga memberi layanan pendidikan vokasi
