Pemerintah Aceh melakukan penandatanganan kontrak bersama kegiatan strategis APBA. Kontrak ini merupakan bentuk transparansi publik dan akuntabilitas dengan jumlah paket yang sudah diumumkan pemenang, yaitu sebanyak 318 paket dengan nilai Rp645 miliar yang tersebar di 29 SKPA, di Anjong Mon Mata, Rabu (24/4/2019).
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyebutkan penandatanganan kontrak tersebut merupakan kegiatan strategis APBA 2019 yang telah diumumkan di media massa tanggal 7 Januari 2019, sebanyak 1.373 paket dengan nilai Rp3,5 triliun. paket yang sudah diumumkan pemenang tersebut sebanyak 318 paket senilai Rp645 miliar yang tersebar pada 29 SKPA dan dilakuka secara bertahap
Nova juga mengingatkan, kepada para SKPA dan rekanan, bahwa proses penandatanganan kontrak bersama ini juga disaksikan oleh publik. Oleh karena itu, SKPA, KPA dan PPTK serta rekanan diimbau untuk bekerja dengan sebaik-baknya.
“Kepada seluruh elemen masyarakat, LSM, Ormas dan media, mari secara bersama kita lakukan pemantauan agar dalam pelaksanaan seluruh paket proyek berjalan baik, tepat waktu, berkualitas dan tepat sasaran serta tidak terjadi penyimpangan, sehingga hasilnya memiliki manfaat kepada masyarakat luas” ujar Plt Gubernur.
Plt Gubernur meyakini, pelibatan masyarakat dalam pengawasan proses dan tahapan pembangunan sangat penting agar terwujudnyagood goverment dan clean governance. Di era keterbukaan seperti saat ini, tidak ada lagi celah untuk berbuat curang karena bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan.
Untuk diketahui bersama, kegiatan penandatanganan hari ini terdiri dari pengerjaan konstruksi sebanyak 699 paket senilai 2,96 triliun, barang 333 paket senilai Rp267,5 miliar, konsultasi sebanyak 304 paket senilai Rp172,9 miliar, dan jasa lainnya sebanyak 37 paket senilai Rp63 miliar.
Paket tersebut antara lain, jalan 20 paket/Rp317 miliar, gedung 14 paket/Rp44 miliar, jaringan irigasi 14 paket/Rp33,4 miliar, embung/waduk/bendung 1 paket/1,6 miliar, jetty/break water/pengaman pantai/tanggul 18 paket/38,2 miliar, sarana ibadah 9 paket/10,5 miliar, sarana olahraga 21 paket/Rp15 miliar, sarana peternakan 1 paket/0,35 miliar.
Berikutnya, sarana transmigrasi 3 paket/Rp 8 miliar, sarana perhubungan 4 paket/3,8 miliar, sarana pendidikan 1 paket/Rp0,65b miliar, sarana wisata 1 paket/Rp2,5 miiar, sarana pelabuhan 3 paket/Rp9 miliar, bibit/benih 7 paket/Rp3,1 miliar.
Selanjutnya, pupuk 1 paket/Rp0,48 miliar, bantuan UEP 43 paket/Rp 28 miliar, obat/BHP 7 paket Rp5,1 miliar, konsultan 55 paket/17,6 miliar, barang lainnya 47 paket/Rp27 miliar, jasa lainnya 22 paket/Rp64 miliar, lain-lain 26 paket/17 miliar.
Nova mengingatkan para Kepala SKPA, KPA dan PPTK untuk segera melakukan penyelesaian semua proses administrasi yang dibutuhkan dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan proyek tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Plt Gubernur mengingatkan, apa yang dilakukan saat ini belum berada di track yang sebenarnya karena masih lambat. Untuk itu, Nova mengimbau para pemangku kebijakan terkait dan rekanan untuk secara bersama mulai bekerja dan menghargai waktu, karena keterlambatan pada suatu tahap akan berimbas pada tahapan lainnya.
“Saya bermimpi pada suatu titik kita akan bekerja pada tataran ideal sesuai waktu, karena kesesuaian waktu akan semakin mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi Aceh, yang akan berimbas pada terbukanya ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan seperti yang kita sita-citakan bersama,” kata Nova.
Kepada para rekanan, Nova juga mengimbau agar tidak sungkan berkonsultas jika menemukan kendala di lapangan pada saat mengerjakan suatu proyek.
“Tidak ada lagi dinding pemisah karena selalu ada ruang untuk berkonsultasi antara rekanan dan Pemerintah karena kita semua bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu, rekanan diharapkan dapat menyampaikan secara cepat, jujur dan terbuka, terkait berbagai kendala yang ditemui di lapangan,” imbau Plt Gubernur.
Nova mencontohkan, faktor cuaca bukanlah menjadi tanggungjawab rekanan atau Pemerintah Aceh, oleh karena itu, jika kendala di lapangan telah diketahui bersama, maka akan mudah menemukan solusi dan jalan keluarnya.
“Kita semua pelaku pembangunan ini bukanlah makhluk sempurna. Kesalahan mungkin bisa terjadi di setiap tempat dan dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, saling mengingatkan menjadi mekanisme kontrol yang baik. Mari kita perbaiki pengalaman kurang baik dan kegagalan di tahun lalu.”
“Kepada para rekanan saya hanya ingin mengingatkan, kita tentu mempunyai semangat dan pemahaman yang sama, bahwa setiap rupiah yang bapak-bapak kerjakan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, belanjakan, kerjakan setiap rupiah itu dengan baik dan penuh tanggungjawab. Selamat bekerja,” pungkas Plt Gubernur.
