Upaya menekan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh semata. Kerja-kerja kolaboratif antara Pemerintah, universitas dan pihak swasta.
Investor dan pengusaha lokal diimbau untuk tidak semata bergerak di bidang jasa, namun harus terjun ke sektor yang lebih luas yang mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih besar.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Aceh Tahun 2019, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020, di Hermes Palace Hotel, Rabu (10/4/2019).
“Hanya investasi yang mampu menarik jumlah tenaga kerja secara masif dan berkelanjutan. Pemerintah Aceh selama ini telah mengundang investor besar, namun imbasnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, kita terus mendorong agar pengusaha lokal tidak hanya memanfaatkan sektor jasa semata,” ujar Plt Gubernur.
Nova menjelaskan, beberapa waktu lalu Pemerintah Aceh telah melakukan intervensi terhadap peyaluran Beras Sejahtera, namun pengaruhnya sangat kecil karena hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,24 persen saja.
“Intervensi penyaluran Rastra dan mengandalkan program yang didanai APBA, ini hanya untuk waktu yang singkat karena pada dasarnya APBA hanyalah stimulus. Sementara upaya untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan dan masif. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh investasi. Jika investasi besar berimbas lama, maka kita harus mendorong investasi mikro, kecil dan menengah dan itu dilakukan oleh putra-putri Aceh,” kata Nova
Plt Gubernur mencontohkan, untuk berinvestasi, Repsol butuh waktu hingga 2 tahun untuk melakukan survey seismik. Sedangkan eksplorasi baru dilakukan tahun 2020. Dibutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun ke depan baru berproduksi dan dapat dirasakan imbasnya bagi perekonomian dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.
“Oleh karena itu, kiatnya tentu saja kita harus mendorong industri mikro, kecil, menengah milik putra Aceh sendiri. Makanya saat ini Pemerintah Aceh sedang menggalakkan agar semua konsumsi Pemerintah seperti sembako, air mineral itu harus dibeli di Aceh dan diproduksi oleh rakyat Aceh yang menjalankan usaha di Aceh,” tabah Nova.
Nova merincikan, setidaknya ada potensi sebesar Rp150 miliar belanja Pemerintah Aceh yang bisa diarahkan ke para pengusaha mikro, kecil dan menengah milik putra-putri Aceh yang menjalankan usahanya di Aceh.
“Tidak ada negara besar yang sukses tanpa bantuan sektor swasta. Untuk itu, maka pemerintahan yang kolaboratif harus tercipta di Aceh. Pemerintah dengan anggaran belanjanya memberi stimulus, universitas-universitas mendukung denngan hasil kajian dan penelitiannya, sedangkan sektor swasta mendukung dengan investasinya. Dengan kebersamaan ini, saya yakin kita akan mampu menekan angka kemiskinan dan mewujudkan Aceh Hebat,” kata Nova.
Sementara itu, dalam sambutannya Plt Gubernur menjelaskan, bahwa pada musrenbang kali ini, Pemerintah Aceh mengundang narasumber dari kalangan swasta dan Pemerintah untuk mendapat masukan yang lebih realistis terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja.
“Kami menyadari penyelesaian permasalahan tersebut mensyaratkan collaborative governance melalui pendekatan quadro helix di mana pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan komunitas dapat bersinergi secara berkesinambungan dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih baik,” ujar Nova.
Namun demikian, sambung Nova karena APBA masih menjadi instrumen utama untuk mendorong pendekatan quadro helix tersebut, maka Pemerintah perlu memberi perhatian lebih fokus terhadap kualitas APBA, sehingga menjadi stimulus dalam percepatan pembangunan Aceh sesuai amanat RPJMA 2017-2022.
“Untuk memastikan kualitas APBA, mulai tahun ini Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa inovasi kebijakan, termasuk penyempurnaan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan komprehensif. Penggunaan aplikasi tersebut sudah kami launching pada kemarin, Selasa 9 April 2019,” ungkap Nova.
Plt Gubernur mengungkapkan, selaras dengan RKP Nasional, Pemerintah Aceh telah merumuskan tema RKPA 2020 yaitu “Pertumbuhan yang berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur yang Terintegrasi,” dengan enam prioritas pembangunan Aceh, yaitu hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing produk/jasa unggulan.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur terintegrasi, Peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan resiko bencana, pembangunan sumberdaya manusia, reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian, serta penguatan penerapan Dinul Islam dan budaya Aceh.
Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur juga menyerahkan plakat dan sertifikat kepada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Barat yang berhasil meraih juara 1 kategori kabupaten dan kota penerima Anugerah Prof. A. Madjid Ibrahim kelima. Anugerah Prof. A. Madjid Ibrahim diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Pembangunan Daerah terbaik.
Berikut ini adalah daftar penerima Anugerah Prof. A. Madjid Ibrahim tahun 2019;
Kategori Kota
Terbaik pertama, Banda Aceh
Terbaik kedua, Langsa
Terbaik ketiga, Sabang
Kategori kabupaten
Terbaik pertama, Aceh Barat
Terbaik kedua, Aceh Barat Daya
Terbaik ketiga, Aceh Utara
Harapan I, Aceh Tamiang
Harapan II, Aceh Timur
Harapan III, Aceh Tengah.
ADV
