Badan Pusat Statistik (BPS) merilis profil kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, provinsi Aceh masih menempati urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatera dan peringkat enam termiskin secara Nasional.
Padahal APBD (APBA) Aceh merupakan yang terbesar di Sumatera, selain itu dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Aceh sejak tahun 2014 silam telah mencapai 14 T.
Kepala BPS Aceh Wahyudin mengatakan, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan pada periode September 2018, namun provinsi Aceh masih menempati peringkat pertama termiskin di Sumatera, oleh sebab itu Ia meminta pemerintah Aceh untuk memanfaatkan anggaran Aceh yang cukup besar setiap tahunnya untuk fokus membangun di pedesaan, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Karena menurutnya, penelitian yang dilakukan oleh lembaga diluar BPS, dana desa belum mampu untuk menggerakkan potensi masyarakat miskin, akan tetapi masih pada tataran elit yang ada di desa tersebut.
“Program-program kedepan selain diarahkan ke desa sehingga masyarakat miskin di desa yang mencapai 18 persen, bisa turun menjadi 15 persen, terutama terkait pemerataan pembanguann dan sasaran program, agar tidak lagi seperti yang dilaksanakan selama ini, karena kalau tidak orang miskin di pedesaan tetap saja susah mengakses keuangan sehingga bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Wayhudin mencontohkan, produksi padi petani Aceh meningkat namun hal itu belum mampu mensejahtrakan petani dikarenakan hasil produksi gabah Aceh dibawa keluar Aceh, sehingga petani di Aceh akan membeli beras. Hal itu dikarenakan para petani mengambil uang dari peminjam sebelum bertani.
“Ini bagaimana pemerintah masuk, sehingga petani tidak perlu pinjam uang dari pihak lain, tapi pemerintahlah yang menyiapkan, misalnya pinjam dari dana desa, kan di dana desa itu ada bagian yang bisa dikelola untuk membantu masyarakat, itu seharusnya berperan, ini perlu dilakukan pemerintah, ” lanjutnya.
