Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Muslim Uighur yang mengalami perlakuan tidak manusiawi di China.
Menurut Laporan Amnesty Internasional, sekitar satu juta penduduk Uighur mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke “kamp pendidikan ulang”. Bahkan hingga kini informasi-informasi terkait nasib Uighur ini sangat sulit diakses.
Hal demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Arida Sahputra saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKS DPRK Banda Aceh terhadap tiga rancangan qanun kota Banda Aceh tahun 2018, Jumat (21/12) malam.
Arida berharap agar pemerintah Indonesia menyampaikan protes secara resmi kepada pemerintah China, serta menyuarakannya melalui forum-forum ASEAN, dan Forum PBB, agar Pemerintah China menghentikan perlakuan sewenang-sewenang terhadap umat Islam disana, bila perlu usir Dubes China dari Indonesia, jika protes Indonesia tidak di respon.
Sebagai bangsa yang besar dan beradab serta memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di Dunia, Lanjut Arida, Indonesia harusnya berdiri paling depan untuk menyampaikan protes ini, tapi sayangnya sampai hari ini pemerintah belum bersikap apapun terhadap kondisi Uighur di China.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada puluhan ormas Aceh bakda Jumat kemarin telah melakukan aksi damai Aceh bela Muslim Uighur di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, sebagai bentuk keprihatinan kita kepada saudara kita sesama Muslim. Dan tentu kami bersyukur setelah mengetahui bahwasanya walikota Banda Aceh juga mendukung bahkan menyerukan dilakukannya aksi tersebut,” ujar Arida.
