Presiden Joko Widodo akan menghadiri sejumlah agenda dalam lawatannya ke provinsi Aceh, 13-14 Desember 2018.
Salah satu agendanya adalah melakukan silaturrahmi dengan ulama dan pimpinan pesantren di provinsi Aceh yang diagendakan pada Jumat 14 Desember 2018 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.
Pertemuan tersebut diketahui difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Hal itu diketahui bedasarkan surat undangan yang ditujukan kepada pimpinan pesantren yang kemudian beredar luas di Media Sosial sehingga menimbulkan pro kontra ditengah-tengah masyarakat.
Pasalnya selain menyandang status sebagai Presiden, Jokowi saat ini juga sebagai calon Presiden yang akan bertarung kembali pada Pemilu 2019 mendatang.
Menyikapi hal itu Kepala Dinas Pendidikan Dayah Usamah El-Madny secara tegas menyatakan kegiatan itu tidak ada sangkut paut dengan politik, akan tetapi murni kegiatan Jokowi sebagai kepala Negara.
Sebagai Presiden, lanjut Usamah, Jokowi perlu mengetahui dan mendengarkan langsung dinamika umat di Aceh. begitu juga Presiden Jokowi kata Usamah juga berkesempatan untuk menyampaikan perkembangan pembangunan kepada para ulama.
“Kapasitas kita adalah menerima dan menyambut kedatangan Presiden, baik sebagai kepala Negara maupun kepala pemerintahan, jadi besok ulama bertemu dengan Presiden, bukan dengan siapa-siapa. Yang intinya Pemerintah Aceh adalah menerima kunjungan Presiden, bukan siapa-siapa,” ujar Usamah.
Ia melanjutkan, diluar agenda kepresidenan pihaknya tidak ikut campur, acara tersebut murni sebagai presiden. Bahkan pihaknya kata Usamah dingatkan oleh Paspampres bahwa ini murni acara kenegaraan.
Usamah mengakui pimpinan dan dayah yang diundang sebanyak 150 orang dari 23 kabupaten/kota.
