Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyatakan harus ada upaya untuk menghilangkan stigma negatif tentang Aceh sebagai daerah bekas konflik, sehingga bisa mendatangkan investasi.
Hal demikian disampaikan ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin pada diskusi publik dengan tema “ Reformasi Percepatan Pembangunan di Aceh” dan Launching unit layanan publik Aceh Quick Response YARA, Senin (03/12).
Safaruddin mengatakan, saat ini Aceh masih dipersepsikan sebagai daerah yang tidak aman untuk investasi, karena daerah bekas konflik, ditambah lagi dengan adanya asumsi perizinan yang berbelit-belit. Padahal kata Safar kondisi Aceh saat ini sudah jauh lebih aman untuk investasi dan peirizinan yang sudah semakin dipermudah.
“Hari ini sengaja kita pertemukan mereka yang dari pengusaha, dan dari pemerintah Aceh, khususnya Badan Investasi dan Penanaman Modal serta Bappeda Aceh untuk membahas hal itu, sehingga kita ketahui bagaimana mudahnya investasi di Aceh dan seluruh investor boleh datang, dan pemerintah Aceh akan menjamin keamanan serta mempermudah izin bagi investor, ini yang ingin kita sampaikan,” ujar Safaruddin.
Safar mengajak semua kalangan untuk menyampaikan kepada calon investor bahwa Aceh saat ini tidak seperti yang mereka dengar, siapapun bisa datang ke Aceh untuk menanamkan modalnya.
“Aceh saat ini sudah aman, nyaman dan banyak kemudahan dalam perizinan, dan saya fikir kalau kita tiak sampaikan ini kepada semua pihak, maka mereka berfikir Aceh masih tertutup, padahal siapapun yang mau datang ke Aceh, silahkan, perizinan mudah, kalau kriminal biasa, bukan hanya di Aceh, tapi semua daerah ada, bahkan daerah tetangga Aceh lebih parah,” lanjutnya.
Safar mengakui kehadiran investor akan sangat membantu Aceh dan masyarakat Aceh untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya, karena saat ini Aceh masih sangat tergantung dengan anggaran pemerintah atau APBA.
“Apalagi seperti tahun ini APBA Pergub, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, karena kita sangat tergantung dengan APBA, sehingga ketika APBA melambat maka semua sektor akan mengalami pelambatan, tapi kalau ada swasta hal ini tidak akan terjadi,” pungkasnya.
