Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan perombakan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Aceh.
Sejumlah posisi yang dilakukan perombakan seperti Ketua Wakil ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dari sebelumnya Moharriadi Kepada Masrizal, Sekretaris MPW kepada Farid Nyak Umar.
Selanjutnya Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) dari Salman Syarifuddin kepada Irawan Abdullah dan sekretaris DSW kepada Afrial Hidayat. Selanjutnya Wakil ketua DPW dari Fuadi kepada Ismunandar. Sementara untuk posisi ketua Umum tetap dijabat oleh Ghufran Zainal Abidin.
Pengumuman itu dibacakan Ketua DPP PKS Wilda Sumbagut Tifatul Sembiring disela-sela kegiatan Forum Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Calon Anggota DPR RI, DPRA dan DPRK dari PKS se Aceh, Senin (04/11)
Tifatul Sembiring mengatakan pergantian tersebut dilakukan terhadap pengurus yang tidak bersedia melakukan penandatanganan fakta integritas atau kesepakatan yang diajukan oleh DPP PKS.
“Pihak-pihak yang tidak mau teken maka silahkan out, ini ketegasan kita. Mungkin sebaga kader tidak dipecat, tapi sebagai pengurus harus diganti. Kita butuh fakta integritas ini, dan ini bukan hanya di PKS, partai lain saya rasa juga melakukan hal itu,” lanjutnya.
Selanjutnya Tifatul meminta kepada seluruh Caleg PKS untuk lebih dekat kepada masyarakat, khususnya sentuhan kepda masyarakat menengah kabawah, para petani dan ibu rumah tangga.
Ketua DPW PKS Aceh Ghufran Zainal Abidin mengatakan kegiatan tersebut untuk membekali caleg PKS untuk DPR RI, DPRA dan DPR kabupaten/kota sehingga siap dan memiliki kompetensi yang cukup untuk kemudian dipilih mewakili daerahnya masing-masing.
PKS Aceh kata Ghufran, memasang target empat kursi untuk DPR RI, 10 kursi untuk DPRA dan mendapatkan satu fraksi di setiap kabupaten/kota. Pihaknya berharap kepada semua caleg untuk bekerja dan bertemu langsung dengan masyarakat, dan tidak cukup dengan menebar baliho/spanduk, akan tetapi secara fisik berbaur dengan masyarakat.
“Targetnya dalah pemenangan PKS, karena kita sudah menetapkan target kursi untuk setiap tingkatan, sehingga perlu pembekalan, meskipun ada incumbent tapi sebagian besar baru menjadi caleg, sehingga partai punya tanggungjawab untuk memberikan pelatihan,” ujarnya.
