Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat setidaknya masih ada tujuh kabupaten di Aceh yang angka kemiskinannya diatas 20 persen sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Ketujuh daerah itu masing-masing Singkil (22,11), Gayo Lues (21,97), Pidie Jaya (21,82), Pidie (21,43), Aceh Barat (20,28), Bener Meriah (21,24) dan Simeulu (20,20).
Pasalnya tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan di provinsi Aceh.
Hal demikian disampaikan Kepala BPS Aceh Wahyudin pada seminar peringatan hari statsitik nasional 2018 dengan tema “Aceh, Kemiskinan dan Anggaran Melimpah”, Kamis (27/09).
Hadir sebagai narasumber Kepala Bappeda Aceh Azhari dan Akademisi Unsyiah Prof. Raja Masbar.
Kepala BPS Aceh Wahyudin mengatakan saat ini angka kemiskinan Aceh mencapai 15,97 persen atau berada di urutan keenam termiskin di Indonesia, sementara di Sumatera, Aceh masih menempati urutan pertama.
Menurut Wahyudin, ada beberapa penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Aceh seperti realisasi anggaran yang masih sangat rendah, realisasi dana desa yang masih kecil dan pengesahan anggaran yang selalu terlambat.
“Jadi, untuk mengatasi ini, pemerintah daerah harus membuat program kredit usaha, dan pemerintah memberikan jaminan modal usaha bagi masyarakat, karena ada masyarakat yang sudah dilatih, tapi tidak punya akses kepada modal,” lanjutnya.
Wahyudin menjelaskan, untuk mengukur angka kemiskinan BPS Aceh menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
“Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan,” lanjutnya lagi.
