Pelaksana Gubernur Aceh Nova Iriansyah kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain ASN, Nova juga meminta agar perangkat gampong seperti imuem mukim dan keuchik menjaga netralitasnya, dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu di Aceh tahun 2019.
Hal demikian disampaikan Nova pada Rapat Koordinasi Persiapan Dan Kesiapan Pemilu Tahun 2019 Selasa, 25 September 2018, di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.
Nova juga meminta kepada Bupati/Walikota, agar mengoptimalkan peran perangkat daerah di wilayah masing-masing untuk mendukung sosialisasi tahapan pemilu, menyampaikan kepada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik agar segera melakukannya, dan dukungan penertiban alat peraga kampanye sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bagi jajaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diharapkan untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilu di Aceh tahun 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Selanjutnya Nova berharap kepada KIP dan PANWASLIH di Aceh beserta jajarannya, agar mengoptimalkan segala daya dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan tahapan pemilu, sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing, dengan tetap menjaga independensi dan profesionalitas.
Kemudian kepada Polda Aceh dan jajarannya yang didukung oleh personil Kodam Iskandar Muda, dalam pengamanan tahapan pemilu, agar mengedepankan sikap preventif dan netralitas serta profesionalitas TNI/Polri, dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam pemilu tahun 2019 di Aceh.
Kepada Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri di Aceh, juga diharapkan agar melakukan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Aceh sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Situasi daerah yang aman dan kondusif menjadi salah satu prasyarat utama bagi sukses dan lancarnya tahapan pemilu, karena kondisi tersebut juga secara otomatis menjamin rakyat untuk dapat memilih sesuai dengan pilihannya dengan rasionalitas yang baik, sehingga proses demokrasi lebih berkualitas dan diterima oleh semua pihak,” lanjutnya lagi.
Hadir pada Rakor tersebut Ketua DPR Aceh, Wali Nanggroe Aceh, KPU RI, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.
