Pimpinan Ma’had ‘Aly Malikussaleh Tgk. Baihaqi Yahya meminta kepada gubernur Aceh dan Ketua DPRA untuk tidak lagi bersiteru dalam menjalankan roda pemerintahan dan bekerja untuk masyarakat Aceh.
“Watee takalon di media gadoh meudawa, pergub nyoe, pergub jeh, yang rugoe masyarakat. Nyoe jinoe duek beugot, bek le karu-karu (Waktu kami melihat pemberitaan di media, setiap saat berdebat (bersiteru), pergub sana, pergub sini, yang rugi masyarakat. Sekarang kerja yang betul dan jangan lagi bertikai,” kata Baba — sapaan akrab Tgk. Baihaqi kepada Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua DPRA Tgk. Muharuddin saat menghadiri Launching Ma’had ‘Aly Malikussaleh, Selasa (11/0/2018), di Panton Labu, Aceh Utara.
“Teguran” itu dilontarkan Tgk Baihaqi kepada dua pemimpin Aceh yang datang ke pesantrennya, sebagai nasehat karena hubungan Pemerintah Aceh dan DPRA yang kurang harmonis dalam pembahasan Anggaran dan Pendapatan Belanda Aceh (APBA) 2018 beberapa waktu lalu. Akibatnya, Gubernur Aceh menetapkan APBA 2018 melalui peraturan gubernur, yang akhirnya digugat DPRA ke Mahmakamah Agung.
Selain itu, dalam kesempatan itu Tgk Baihaqi juga berharap Pemerintah Aceh dan DPRA dalam membahas APBA 2019 dapat disahkan melalui qanun.
“Nyoe bek na lee pergub-ergub, peugot yang betoi lagee yang ka-ka (Ke depan jangan ada lagi pergub, sahkah anggaran seperti yang sudah-sudah),” harapnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Ketua DPRA Tgk. Muharuddin.
“Kamoe hana masalah, ngoen that dua loen ngoen Ketua DPRA, malah kamoe tetangga, Tgk. Muhar seureng sembahyang di mushalla loen (Kami tidak ada masalah, saya berteman baik dengan Ketua DPRA, malahan kami tetangga. Tgk. Muhar sering salat di mushalla saya,” ungkap Nova.
Sementara itu mengenai penetapan APBA 2019, Nova Iriansyah mengatakan akan ditetapkan nantinya bersama DPRA melalui qanun.
“Nyoe jinoe loen Plt. gubernur, Insya Allah APBA 2019 akan disahkan ngoen qanun (Sekarang saya Plt. gubernur Aceh, Insya Allah APBA akan disahkan dengan qanun),” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRA Tgk. Muharuddin mengatakan hubungan DPRA dan Pemerintah Aceh dalam beberapa waktu terakhir telah kembali harmonis.
“Ini terbukti dari beberapa pertemuan pembahasan anggaran R-APBA 2019, begitu juga dalam pembahasan qanun-qanun lainnya di DPRA. Ke depan hubungan DPRA dan Pemerintah Aceh kita harapkan dapat terus harmonis dan APBA 2019 ditetapkan dengan qanun, demi berlangsungnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” imbuhnya.
