Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Dr. Sonny Harry B. Harmadi secara resmi melantik pengurus Koalisi Kependudukan Aceh (KKA) periode 2017-2020.
Pelantikan berlangsung disela-sela kegiatan Workshop Perumusan Kebijakan Dampak Pengendalian Penduduk di Provinsi Aceh yang diigelar pada 27 hingga 28 Juli 2018 di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh.
Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Si kembali dipercaya memimpin KKA 4 tahun kedepan, bersama 13 akademisi dan BkkbN. Selain Saiful Mahdi, akademisi lainnya Unsyiah yang menjadi Pengurus KKA, Dr. M. Saleh Sjafie SH, M.Si.
Sonny Harry disela-sela pelantikan mengingatkan kembali tugas KKA antara lain adalah memasukan isu-isu kependudukan dalam konsep pembangunan dan ikut mendorong pemerintah daerah dalam membuat Grand Design Kependudukan yang isinya masa depan yang diinginkan.
Sonny yang juga Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga menyebutkan, tidak lama lagi Aceh akan menghadapi Bonus Demografi pada 2027, meski sebagian kota dan kabupatennya sudah memasuki Bonus Demografi, seperti Kota Banda Aceh dan Aceh Barat.
Di sini Sonny menegaskan bahwa Bonus Demografi dihadapi dengan lebih dulu membangun penduduk yang berkualitas. Sehingga bonus demografi tidak menjadi beban atau bencana.
Di dalam pemaparan materinya yang berjudul “Membangun Generasi Berencana yang Berkualitas di Era Bonus Demografi” memaparkan bagaimana membangun kualitas penduduk yang dimulai dari membangun keluarga, mulai dari mempersiapkan masa depan, merencanakan pernikahan, dan menjadi orangtua hebat. Kata Sonny semua itu adalah tugas dari BkkbN yang mandatkan Presiden dan perlu didukung Pemerintah Daerah.
“Kalau Aceh mau bonus demografi tidak menjadi beban maka lakukan empat hal ini. Pertama yang harus dilakukan penduduk usia produktif harus berkualitas, kedua penduduk usia produktif harus produktif secara nyata dengam mendesain pekerjaan masa depan mereka. Ketiga mendorong inklusi keuangan di perbankan meningkat, kemampuan menabung tinggi dan keempat tetap jalankan program Keluarga Berencana,” imbuh Pakar Demografi Indonesia di depan puluhan peserta yang hadir terdiri dari anggota KKA dan OPD KB di 23 kab/kota di Aceh.
Sementara itu Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd menyebutkan, pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah harus dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran dan pelaku pembangunan dengan membangun terlebih dahulu kualitas penduduknya yang dimulai dari keluarga.
“BkkbN memiliki program kerja mulai dari kehamilan, remaja sebagai generasi emas, menciptakan Lansia tangguh, dan meningkatkan perekonomian keluarga. Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), semua program ini sasaran pembinaannya keluarga dengan tujuan menciptakan keluarga berkualitas, baik kualitas kesehatannya, pendidikan, dan perekonomian,” papar Sahidal.
Sementara itu Ketua KKA, Saiful Mahdi mengatakan, selain membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan dengan memasuka isu-isu kependudukan, KKA memiliki tugas mempersiapkan data kependudukan di Kampung KB.
“Kita harapkan semua Kampung KB di Aceh sudah memiliki Rumah Data Kependudukan. Dimana data ini sangat diperlukan pemerinta daerah maupun swasta dalam perencanaan pembangunan,” pungkas Saiful Mahdi.
