Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) terus menunjukkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.
Komitmen ini mengemuka dalam kegiatan sarasehan nasional bertema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas”, Rabu (25/7) di Jakarta.
Kegiatan sarasehan menjadi rangkaian pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) 2018 yang akan dilaksanakan pada Kamis, 26 Juli 2018 di Jakarta.
Bertindak sebagai narasumber adalah Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta dihadiri oleh Anggota Dewan Gubernur BI, Gubernur Provinsi, Pejabat Eselon I Bank Indonesia, Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, dan Ketua Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Sarasehan membahas beberapa hal strategis, yaitu pertama, pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan. Kedua, strategi kebijakan penguatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung peningkatan kerja sama perdagangan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Ketiga, strategi kebijakan pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur pertanian, dan dukungan yang diperlukan dari Pemda. Keempat, pentingnya dukungan Pemda untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung stabilitas harga. Dan kelima, sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Dalam diskusi mengenai kontribusi masing-masing lembaga dalam mengatasi permasalahan perekonomian di daerah maupun pusat, salah satu tema yang muncul adalah pentingnya sinergi antarlembaga dan koordinasi pusat-daerah. Dalam sarasehan, para kepala daerah juga mengangkat beberapa permasalahan yang terdapat di daerahnya, serta berbagi pengalaman dan kiat meningkatkan ekonomi daerah.
Dengan komitmen dan koordinasi yang terus terjaga, serta kontribusi aktif seluruh pihak terkait, permasalahan ekonomi di daerah diharapkan dapat lebih mudah diatasi, khususnya dalam upaya menjaga pengendalian harga pangan yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian daerah tumbuh lebih baik.
Kepala BI Provinsi Aceh, Z. Arifin Lubis yang hadir dalam sarasehan tersebut bersama Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengungkapkan perlunya penguatan kerja sama yang sinergis antar intansi terkait dalam pengendalian inflasi di daerah.
Sinergi ini sangat penting karena BI sebagai lembaga negara yg diamanatkan undang undang untuk mengendalikan inflasi tidak akan efektif bila bekerja sendiri, demikian pula pemda tidak akan mampu tanpa didukung oleh instansi lain.
Arifin melanjutkan bahwa lonjakan harga bahan pangan perlu segera ditangani karena selalu mendorong laju inflasi yang cukup tinggi di Aceh, bahkan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ini ironi mengingat inflasi Aceh yang persisten tinggi sementara pertumbuhan ekonomi Aceh masih relatif rendah.
Selain itu, Arifin mengatakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian Aceh, sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu akselator utama pertumbuhan ekonomi, sekaligus dapat membantu mengurangi defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Agar pertumbuhan ekonomi tersebut berkualitas maka manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat luas dengan memberdayakan UMKM.
