Perkembangan ekonomi syariah di Aceh menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan dari tahun ke tahun, hal itu dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah, meskipun lambat akan tetapi tumbuh positif dari tahun ke tahun.
Apabila dihitung sejak 5 tahun terakhir (2013 s.d. 2017), aset perbankan syariah tumbuh sebesar 506,19%, dari Rp 4,67 Triliun (2013) menjadi Rp 28,34 Triliun (2017), dengan rata-rata pertumbuhan aset secara year on year 76,36%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan aset perbankan konvensional secara year on year tahun 2012-2016 tumbuh jauh lebih rendah sebesar -2,66%.
Pada tahun 2017, marketshare perbankan syariah dari sisi DPK, aset dan pembiayaan masing-masing mampu mencapai angka 53,33%, 54,89% dan 42,30%. Namun pencapaian ini bukanlah pencapaian terbaik yang pernah diraih oleh perbankan syariah di Aceh.
Persentase share DPK tertinggi diraih pada 2018 (ytd) sebesar 59,40%, demikian pula persentase asset dan pembiayaan tertinggi diraih pada periode yang sama sebesar 56,52 dan 41,45%.
Data tersebut dipaparkan Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Aceh, Sunarso pada kegiatan pelatihan edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada wartawan di Sabang, Senin (23/7/2018).
Namun kata Sunarso, meskipun pertumbuhannya menggembirakan, pertumbuhan perbankan syariah di provinsi Aceh masih tumbuh melambat. Peningakatan aset yang lebih baik dari provinsi lain tidak semata-mata dikarenakan kesadaran masyarakatnya, akan tetapi menyusul konversi bank Aceh konvensional ke syariah.
“Selama ini, masyarakat masih memandang bahwa perbankan syariah itu relatif hampir sama dengan perbankan konvensional sehingga pertumbuhan perbankan syariah masih belum optimal,”katanya.
Sunarso menjelaskan, salah satu faktor yang menghambat percepatan pengembangan ekonomi syariah adalah masih cukup rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan produk ekonomi/keuangan syariah sehingga mayoritas nasabah lembaga keuangan syariah masih berada dalam segmen rational market, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang sudah tergolong dalam tipe sharia loyalist.
Sunarso juga menjelaskan, permasalahan klasik yang juga masih menjadi stigma masyarakat secara umum dalam memandang perbankan syariah ialah prosedur yang cukup berbelit dan memakan waktu lama, pricing yang dirasa lebih mahal dibandingkan dengan perbankan konvensional, dan kualitas SDM yang dirasa masih belum cukup meyakinkan dalam menjelaskan akad-akad perbankan syariah sehingga terkesan tidak jauh berbeda dengan akad yang dimiliki oleh bank konvensional.
“Sebagian masyarakat menganggap sama saja antara bank konvensional dengan bank syariah, dan ini menjadi tantangan kepada kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pasalnya pandnagan masyarakat terhadap bank syariah belum sebagus kepada bank konvensional, maka ini harus diluruskan, karena kalau bicara potensi maka harusnya pertumbuhan di Aceh harus lebih cepat, karena Aceh menjalankan syariat Islam,” ujarnya.
Dikatakan Sunarso, masyarakat memerlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang perbankan syariah agar jumlah sharia loyalist semakin meningkat dan tercermin dalam peningkatan volume usaha, jumlah rekening pembiayaan dan perbaikan kinerja perbankan dan lembaga keuangan syariah.
“Maka Bank Indonesia menggandeng banyak pihak termasuk media untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat informasi yang benar, karena kami menilai media punya peran besar untuk mensyiarkan ini,” lanjutnya lagi.
Sunarso menyebutkan pada kegiatan yang digelar selama 3 hari itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh mengundang sekitar 42 wartawan dari seluruh Aceh untuk mengikuti Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Materi yang diberikan mulai dari nilai dan prinsip dasar Islam dalam bermuamalah, hingga sosialisasi Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang sedang disusun.
Selain materi terkait konsep-implementasi syariah dalam perekonomian, dalam rangkaian edukasi dimaksud juga diberikan sharing mengenai kondisi perekonomian Aceh dan kebanksentralan.
