Pertumbuhan ekonomi Aceh masih yang terendah di Sumatera, sementara keadaan inflasi relatif lebih tinggi dari provinsi lain di Sumatera. Begitu pun dengan Kemiskinan dan pengangguran, Aceh masih yang tertinggi di Sumatera.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis menyebutkan persolan ekonomi Aceh sangat komplek, padahal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Aceh merupakan yan tertinggi di Sumatera, akan tetapi besarnya anggaran Aceh belum berpengaruh signifikan terhadap peyediaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
“Namun bukan berarti tidak bisa diatasi. Insyaallah bisa. Kenapa saya bilang cukup komplek ? kita lihat dengan APBD yang cukup besar bahkan terbesar di sumatera dan nomor 6 di Indonesia, tapi belum sigifikan pengaruhnya terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang relatif masih rendah dan inflasi yang masih cukup tinggi. Ini suatu pertanyaan, dan ini bukan berlangsung satu dua tahun, tapi berangsung cukup lama,” ujar Zainal Arifin kepada Antero.
Zainal Arifin menyampaikan sejumlah solusi mengatasi persoalan itu kepada pemerintah Aceh. Solusi pertama menurutnya, pemerintah harus melakukan maping inti persoalan perekonomian Aceh.
“Itu dulu, baru kemudian masuk ke solusi untuk mengatasi persoalannya. Maka kita harus tau dulu persoalan kenapa pertumbuhan ekonomi Aceh relatif kecil dibandingkan di daerah lain, dan inflasinya relatif lebih tinggi dibandingkan provisi lain, dan upaya mengurangi angka kemiskinan cukup sulit, pergerakannya relatif lambat.,” ujarnya lagi.
Setelah maping persoalan itu, Kata Zainal baru melangkah pada upaya-upaya mencari solusi yang perlu dilakukan secara terencana, terpogram dan terukur, harus ada ketiga hal itu dan harus ada feedback apa yang dilakukan dan hasilnya seperti apa, sehingga kalau tidak efektif harus segara dicarikan solusi lain.
Ia mengakui peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah berjalan dan terkoordinasi dengan cukup baik. Namun untuk mengatasi persoalan inflasi Aceh kedepan koordinasi yang ada saat ini perlu terus ditingkatkan, karena tingkat kompleksitas persoalan itu masih bisa semakin meningkat dan tidak mudah untuk diatasi.
“Kami berharap semua orang yang ada di TPID, baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota serta instansi vertikal sama-sama punya persepsi untuk mengatasi inflasi secara sinergi, kalau tidak ada sinergi antar instansi maka akan sulit mengendalikan inflasi,” ujarnya.
