Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berharap segera terbitnya inpres tentang kampung KB, sehingga fungsi yang terlibat dalam program Kampung KB menjadi jelas.
Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan program-program Kampung KB kedepan bisa berjalan lebih optimal, dan jumah Kampung KB juga semakin bertambah.
Hal demikian disampaikan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, M Yani pada konferensi pers program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan tema “Dengan kampung KB kita wujudkan keluarga berkualitas” di Banda Aceh, Sabtu (12/05/2018).
Turut Hadir Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Aceh Faridah dan Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN Aceh Irma.
Yani mengatakan banyak program BKKBN terkait dengan pembangunan keluarga, salah satunya program kampung KB yang melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan kesejahtraan rakyat.
“Program pada kampung KB merupakan program yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan dari masing-masing desa yang telah dicanangkan sebagai kampung KB,” ujarnya.
Pada kampung KB yang telah dibentuk kata Yani harusnya juga dibentuk kelompok-kelompok kegiatan, masing-masing, kelompok kegiatan bina keluarga balita, kelompok kegiatan bina keluarga remaja dan kelompok kegiatan bina keluarga lansia.
“Karena masing-masing kelompok kegiatan ini punya persoalan tersendiri, maka disini kami melihat butuh keterlibata berbagai elemen masyarakat, pemerintah dan LSM,” lanjutnya lagi.
Sementara terkait dengan evaluasi kampung KB yang dilakukan Tim dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia beberapa waktu lalu, diakui Yani hal itu terkait juga dengan anugerah yang akan diberikan, namun hasilnya belum disampaikan kepada BKKBN.
“Evaluasi ini juga untuk melihat keaktifan kampung KB, dan selama ini BKKBN sendiri juga memonitor kampung KB mana yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang belum berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu Kabid Adpin BKKBN Aceh Faridah mengatakan perkembangan gampong KB yang telah dibntuk di Aceh belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Meski demikian kata dia, BKKBN terus bergerak dengan program KKBPK untuk mencapai sasaran dan target dari BKKBN Aceh.
Faridah mengakui, belum berjalannya program gampong KB dikarenakan masih kurangnya keterlibatan dari lintas sektor.
“Tapi ini masih terus kita advokasi sehingga lahirnya pokja-pokja untuk menjalankan fungsi dari program BKKBN. Tapi ada juga gampong KB yang sudah bergerak cukup baik, ada tersebar di beberapa kabupaten dan kota,” ujarnya.
