Setelah mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan, akhirnya juru bicara Pemerintah Aceh meminta instansi terkait untuk membatalkan usulan biaya operasional Rp. 2 juta perhari.
“Kami sudah memohon kepada pihak terkait untuk membatalkan, atau tidak meneruskan usulan tersebut, untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait,” tulis Jubir Pemerintah Aceh Wiratmadinata, Jumat (09/02/2018).
Namun demikian kata Wira, dalam aktivitas sehari-hari, pihaknya akan bekerja seperti biasa, sementara soal fasilitas kerja pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Bidang terkait.
“Alhamdulillah, Setelah mendengar saran, masukan, dan pandangan kawan-kawan semua, saya senang dan bersyukur menemukan gagasan brillian tentang bagaimana Jubir seharusnya,” lanjut Wira.
Sebelumnya Wira juga meluruskan asal muasal usulan biaya operasional Rp. 1 juta perhari perorang atau Rp. 720 juta pertahun. Yang kemudian viral di media sosial dan media online, sehingga menimbulkan banyak penolakan.
“Apabila usulan biaya operasional silaturahmi dan komunikasi juru bicara dengan stakeholders tersebut dinilai tidak pantas dan bertentangan nilai-nilai kepatutan, maka kami akan segera mencabut kembali usulan tersebut,” ujar Wira.
Seperti diberitakan sebelumnya, Juru bicara Pemerintah Aceh mengajukan usulan biaya kebutuhan operasional untuk tahun 2018 sebesar Rp. 720 juta.
Rinciannya, masing-masing Jubir meminta dana sebesar Rp. 1 Juta perhari, dengan kata lain Rp. 30 juta perbulan atau Rp. 60 juta perbulan untuk dua orang jubir.
Hal demikian terungkap dalam surat yang dikirimkan oleh Jubir Pemerintah Aceh Wiratmadinata dan Saifullah kepada wakil gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Melalui surat itu juga diketahui, Jubir meminta sejumlah fasilitas lain seperti Notebok, Tablet PC dn Voice Recorder masing-masing 2 unit.
