Wakil Ketua DPR Aceh Teuku Irwan Djohan memimpin pelaksanaan rapat APBA 2018 antara Badan Anggaran DPR Aceh dengan Tim Anggara Pemerintah Aceh (TAPA).
Irwan Djohan menyebutkan, sejauh ini Banggar dan TAPA masih membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Pasalnya kata Irwan, dalam KUA itu pihaknya harus mengetahui terlebih dahulu terkait kondsi Aceh terkini, misalnya terkait kemiskinan, pengangguran, perkembangan ekonomi, infrastruktur dan lainnya.
“Karena KUA itu kan diserahkan Juni 2017, dan ini sudah Februari 2018, tentu kondisi sudah berbeda, misalnya data kemiskinan, data pengangguran dan juga terkait dengan pendapatan Aceh juga berubah, maka kita minta disempurnakan,” lanjut Teuku Irwan.
Irwan mengakui akan terjadi banyak perubahan, misalnya dari segi pendapatan dari sebelumnya dimasukkan 14, 7 triliun, karena sebelumnya SILPA Rp. 150 milyar, namun kenyataannya SILPA hampir 1 Triliun.
Dengan kondisi terakhir, kata Irwan, belanja Aceh 2018 diperkirakn mencapai 15, 38 Triliun, bukan lagi 14, 7. namun jika gubernur Aceh Irwandi Yusuf menginginkan Pergub, besaran APBA nya tetap kembali pada angka 14, 7 T.
Selain itu kata Irwan pihaknya tidak lagi berbicara target waktu pengesahan anggaran, karena dikhawatirkan membuat kedua pihak tidak nyaman. Namun sesuai dengan hasil pertemuan bersama gubernur Aceh di pendopo Wagub, disepakati memulai pembahasan tanpa target kapan selesai.
“Akan tetapi jika bisa cepat Alhamdulillah. Tapi semangatnya tidak mempersulit, tidak memperlambat, kalau bisa sebelum Februari berakhir lebih bagus, dan kita tidak bisa memaksakan teman-teman,” lanjutnya.
Irwan Djohan mengakui keterlambatan APBA 2018 berdampak bagi masyarakat dan Aceh secara keseluruhan.
“Tapi kalau mau lebih capat ya di Pergubkan terus. Tapi itu saya bilang kalau memang masyarakat buru-buru, tapi kita ingin APBA ini ideal dan sempurna, semua kita bahas seksama, tapi kalau pergubkan Maret juga,” ujarnya.
