Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2018 Banda Aceh mencapai RP1,213 triliun setelah fraksi-fraksi di DPRK setempat menyetujui pengesahannya.
Persetujuan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja tersebut disampaikan dalam pendapat akhir masing-masing fraksi pada sidang paripurna DPRK Banda Aceh di Banda Aceh, Senin.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah diikuti para anggota lembaga legislatif tersebut. Sidang paripurna turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman serta unsur pimpinan daerah.
Fraksi-fraksi DPRK Banda Aceh yang menyetujui pengesahan APBK 2018 yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Aceh, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Gerindra, dan PKPI serta Fraksi Partai Golkar dan PDA.
Adapun komposisi APBK 2018 yang disetujui pengesahan oleh DPRK tersebut terdiri belanja Rp1,213 triliun dan pendapatan Rp1,210 triliun. Terjadi defisit anggaran Rp3,2 miliar. Defisit tersebut ditutup dari pendapatan dana perimbangan.
Tasrif, pelapor Fraksi Partai Aceh, dalam pendapat akhir fraksinya menyatakan, kendati menyetujui pengesahan anggaran, namun ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti Wali Kota dan jajaran.
“Di antaranya, pelaksanaan program kegiatan harus lebih terencana. Serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program juga harus lebih ditingkatkan, sehingga hasil yang didapat lebih maksimal,” katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah kota juga diharapkan menggali potensi pendapatan asli daerah serta pendapatan lainnya. Pendapatan daerah jangan terpaku bagi hasil dengan pemerintah pusat.
“Kami juga mengharapkan APBK 2018 ini dijalankan secepatnya. Pelaksanaan APBK jangan sampai terlambat. Selain, keterlambatan pelaksanaan APBK turut mempengaruhi perekonomian masyarakat,” sebut Tasrif.
Senada juga dikemukakan Zulfikar Abdullah dari Fraksi PKS. Ia mengharapkan, pelaksanaan anggaran 2018 mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena itu, pelaksanaan anggaran juga harus tepat sasaran.
“Kami berharap pengelolaan anggaran 2018 ini mampu memberdayakan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, upaya mengurangi kemiskinan dan pengangkutan bisa terwujud,” kata Zulfikar Abdullah. Antara
