Anggota Pansel Pejabat Eselon II Tersangka Korupsi, MaTA Minta Irwandi Batalkan

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membentuk Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh yang berjumlah 9 orang, dalam rangka menyeleksi calon pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh.

Anggota tim pansel yang diketuai oleh Bapak Setia Budi di antaranya salah satunya ditunjukkan Mantan Sekda Aceh Husni Bahri TOB.

Namun penunjukan Husni Bahri TOB sebagai salah satu anggota pansel mendapatkan penolakan dari LSM Antikorupsi. Pasalnya yang bersangkutan hingga saat ini masih berstatus sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana migas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) tahun 2010 yang ditetapkan oleh tim penyidik Kejati Aceh pada Februari 2017 lalu.

“Seharusnya, individu yang terlibat dalam rekrutmen dan seleksi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh harus orang-orang yang memiliki rekam jejak yang baik dan teruji integritasnya. Selain harus punya kapasitas dan kapabilitas yang baik, mereka juga mesti punya integritas yang bebas dari rekam jejak bermasalah baik secara hukum maupun sosial,”ujar Koordinator MaTA Alfian, Senin (20/11/2017).

Alfian mendesak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk membatalkan anggota tim pansel calon pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh yang masih berstatus sebagai tersangka kasus korupsi.

“Bagaimana mengharapkan akan lahir pejabat yang bersih? Kalau tim seleksinya ada yang tersangka kasus korupsi dan patut dipertanyakan komitmen Gubernur Aceh dalam melahirkan birokrasi yang bersih. Karena sejatinya tim seleksi haruslah memiliki rekam jejak yang bersih, integritasnya bagus, punya kapasitas, tidak memiliki track record yang bermasalah dan bermental antikorupsi,”lanjutnya lagi.

Alfian menyebutkan, jika Irwandi tidak membatalkan Husni sebagai tim pansel, maka kabinet kerja yang dilahirkan oleh tim pansel patut diragukan integritas dan mental antikorupsinya oleh publik.

“Jika dari personal anggota tim pansel saja sudah ada yang “bermasalah”, maka harapan melahirkan pejabat-pejabat baru yang mampu membangun iklim birokrasi yang baik dan bersih menjadi sulit untuk dicapai,”pungkas Alfian.

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads