Pembangunan halte-halte bis Transkoetaraja diharapkan agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas.
Penegasan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh Irwansyah, Rabu (11/10/2017).
Irwansyah mengingatkan agar seluruh halte yang sedang dibangun untuk memperhatikan kebutuhan warga penyandang disabilitas, sehingga mereka juga dengan mudah bisa mengakses tempat-tempat publik.
“Beberapa halte yang sedang dibangun saya perhatikan sepertinya tidak ramah terhadap saudara-saudara kita dari kalangan disabilitas, saya lihat disini sepertinya pemerintah sedikit abai terhadap mereka, maka kami harap agar ini segera dibenahi,”ujar ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh itu.
Irwansyah menambahkan, tidak hanya halte, akan tetapi trotoar disekitarnya juga harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga masyarakat disabilitas atau berkebutuhan khusus bisa mandiri memanfaatkan fasilitas publik.
“Misalnya lintasan jalan trotoar jangan terlalu licin, kemudan jangan ada kendaraan yang parkir di trortoar sehingga menghalangi akses bagi disabilitas, kemudian akses naik ke halte bis juga jangan terlalu curam, sehingga menyulitkan mereka,”pintanya lagi.
Irwansyah menyebutkan, seharusnya hal tersebut sudah selesai saat perencanaan, mengingat saat pembangunan halte tahap pertama tahun lalu, hal yang sama juga pernah diingatkan, bahkan permah mendapat protes keras dari kaum difabel.
Saat ini kata Irwansyah, Pembangunan halte koridor Kota-Mate Ie sedang dilakukan, oleh karena itu ia kembali agar kesalahan yang sama jangan lagi terulang.
Terkait alasan pemerintah adanya keterbatasan lahan dalam pembangunan halte-halte itu, anggota komisi A DPRK ini justru mempertanyakan alasan penempatan titik-titik halte yang akan dibangun.
Iapun berharap agar pemerintah menegdepankan musyawarah dengan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan halte.
“Kalau memang alasannya keterbatasan lahan, lalu apa upaya serius dari pemerintah mengatasinya? kenapa tidak dipindahkan ketempat lain kalau memang dititik itu sempit. Maka harapkan agar pemerintah melakukan negoisasi ulang dengan masyarakat atau pemilik usaha yang terkena dampak,”lanjut Irwansyah.
Irwansyah juga mengharapkan agar masyarakat mendukung pembangunan fasilitas-fasilitas publik di kota Banda Aceh. Jika ada lahan atau usahanya yang terkena dampak dari pembangunan, ia berharap agar bisa dicarikan solusi bersama tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
