Tak sedikit masyarakat yang saat ini masih berpikir pembangunan itu hanya dalam bentuk fisik semata. Padahal fisik itu mudah hancur, dan yang tidak akan pernah luntur yakni membangun manusia dengan iman, akidah, dan nilai-nilai Islam.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa`aduddin Djamal saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Banda Aceh 2018 di balai kota, Selasa (21/3/2017).
Musrenbang Banda Aceh 2018 mengusung tema “Mewujudkan Model Kota Madani yang Gemilang Melalui Perencaan Pembangunan Partisipatif dalam Bingkai Nilai-nilai Islam”.
Tema Musrenbang kali ini, lanjut Illiza, sesuai dengan kondisi pemerintahan Kota Banda Aceh yang tidak lama lagi akan terjadi peralihan kepemimpinan kepada wali kota terpilih dalam Pilkada beberapa waktu yang lalu.
“Membangun kemadanian sesungguhnya membangun kota seperti yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kepemimpinan selanjutnya, visi kota ini akan berubah menjadi Gemilang, namun tetap dalam bingkai Syariat Islam,” ujar Illiza.
Illiza mengatakan, Syariat Islam tidak akan menghambat pembangunan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh dan seluruh jajaran pemerintahannya untuk menunjukkan kepada daerah lain bahwa kota ini bisa lebih maju dengan Syariat Islam.
Terkait dengan proses penyusunan dokumen RKPK, ia mengingatkan agar dikerjakan dengan perencanaan matang dan membaca arah ke mana Kota Banda Aceh ke depannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. ”Begitu pentingnya dokumen ini sehingga keterlibatan seluruh pihak terkait khususnya masyarakat sangat dibutuhkan. Sebagai penerima manfaat pembangunan, masyarakat harus ikut serta dalam proses perumusan dokumen RKPK ini.”
Sementara itu, mengenai pergantian kepala daerah di pertengahan 2017 ini, Illiza tetap berharap apa yang telah direncanakan ke depan harus benar-benar disinkronkan dengan visi misi wali kota yang baru. “Dengan begitu, perencanaan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan optimal tanpa perlu direvisi ulang,” ujarnya.
Illiza tak menampik, Kota Banda Aceh masih banyak memiliki kekurangan khususnya dalam menampung seluruh aspirasi warganya. “Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya anggaran yang tersedia hingga banyak keinginan masyarakat tidak bisa dipenuhi. Maka harus dipisahkan yang termasuk dalam program priortitas.
