Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan pelantikan pejabat eselon II Jajaran pemerintah Aceh sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sesuatu hal yang menyangkut dengan kepentingan Aceh yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
Hal demikian diungkapkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada temu ramah dengan wartawan di Banda Aceh, Minggu (12/03).
Zaini mengatakan kebijakan yang diambil juga sudah melalui perundingan dengan Baperjakat, bahkan kata Zaini usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri.
Zaini menyebutkan sejumlah alasan sehingga melantik kembali pejabat eselon II yang sebelumnya sempat dikukuhkan oleh Plt Gubernur Aceh Soedarmo. Menurutnya, pengukuhan oleh Plt banyak terjadi penyimpangan.
Menurut Zaini, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membelokkan UUPA yang telah diraih Aceh melalui perjuangan yang menumpahkan banyak darah dan nyawa. Zaini meminta tidak ada lagi pasal-pasal dalam UUPA yang dipangkas, baik secara terpaksa maupun dipaksakan.
Bahkan kata Zaini, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam setiap pertemuan meminta agar khusus untuk Aceh kembali kepada MoU Helsinki dan UUPA.
“Saya memegang amanah ini dan penting untuk diketahui oleh semua, tidak ada alasan baik itu disengaja atau tidak disengaja untuk terjadinya pembelokan UUPA,”lanjutnya.
Pada kesempatan itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga mengaku tidak mungkin mempertahankan sejumlah kepala Satuan kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang tidak disiplin, bahkan membangkang terhadap perintah atasan.
Selain itu Zaini mengaku pelantikan tersebut bukanlah kepentingan seorang Zaini Abdullah yang masa jabatannya akan segera berakhir, akan tetapi upaya untuk meluruskan kembali butir-butir yang telah dicapai dalam perdamaian.
“Bagi saya untuk apa ini?sebentar lagi saya juga sudah selesai. tapi ini harus kita luruskan, kalau tidak kedepan semakin tidak lurus, maka saya terus terang saya bilang saya berani memberi pertanggungjawaban ini,”lanjutnya.
Zaini mencontohkan, kasus pembangkangan yang dilakukan oleh kepala dinas Pengairan Aceh, yang menolak melakukan penyerahan satker di dinas tersebut. Kata Zaini, bukan hanya gubernur saja yang dilawan oleh kepala SKPA tersebut, akan tetapi juga Menteri Pekerjaan Umum.
“Saya tau siapa yang masih disiplin, dan siapa yang tidak. Kalau saya tetap memakai orang-orang yang tidak disiplin ini, sama seperti saya menusuk jarum kedalam badan saya sendiri,”tambahnya.
