Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (JARING) bekerjasama dengan Satu Data Indonesia Kantor Staf Presiden (KSP) melaksanakan Full Day Training on Data Journalism di Banda Aceh, Rabu, (01/03).
Full Day Training on Data Journalism di Banda Aceh ini merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong gerakan jurnalisme berdasarkan data pemerintah yang terbuka. Karena keterbukaan data pemerintah itu untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipastif, dan itu hanya bisa berhasil jika kalangan jurnalis terlibat aktif dalam memanfaatkan data tersebut.
Hery Susanto dari Kata Data Jakarta menyebutkan, Karya jurnalistik yang berkualitas dan berbasis data, dapat dimanfaatkan bagi pengawasan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, bahkan akan memungkinkan masyarakat turut terlibat dalam mengawal kinerja pemerintah.
“Nah, hal ini sesuai dengan peran media dalam mengawasi pemerintah (watchdog) dan fungsi media sebagai pilar keempat demokrasi. Namun sayangnya, penggunaan data pemerintah dalam menghasilkan karya jurnalistik masih rendah,” ujarnya.
Full Day Training on Data Data Journalism, di Banda Aceh ini diikuti 35 peserta dari pers mahasiswa, wartawan, humas Pemko, staf Diskominfo Bandaaceh, dan humas Setda Aceh.
Sementara Kadis Komunikasi Kota Banda Aceh Syukri, pada saat membuka acara tersebut mengatakan, Pemko menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Full Day Training on Data Journalism ini.
“Bagi kami, kegiatan ini mempunyai makna dan arti strategis sebagai upaya untuk lebih memantapkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.
Sejak keluarnya UU tentang KIP ini, kata Syukri, sistem pemerintahan yang dulunya tertutup kini sudah mulai lebih terbuka, bahkan sekarang menjadi selalu terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
Menurutnya, dorongan agar pemerintah semakin transparan tidak bisa dihindari oleh Indonesia yang semakin modern. “Tumbuhnya demokrasi di Indonesia membuat semakin kerasnya suara yang menuntut adanya transparansi yang lebih besar,” kata Syukri.
Dikatakan, pada tahun 2014, portal data: data.go.id resmi dibuka untuk umum. Beberapa pemerintah daerah juga telah meluncurkan portal data mereka sendiri, diantaranya Jakarta, Bandung, dan Banda Aceh.
Menurutnya, Kota Banda Aceh telah memulai program Open Data sejak Oktober 2014, namun secara resmi baru diluncurkan pada Oktober 2016. Hingga saat ini, 41 SKPD sudah masuk di portal data dengan 144 database dan 11 SKPD diantaranya sudah menyajikan data secara baik.
