Presiden Jokowi memerintahkan agar aparatur sipil negara (ASN) tersebar merata sampai daerah-daerah terpencil. Ini demi mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah.
“Sebaran ASN yang merata akan bisa memberikan akses kepada rakyat dan pelayanan publik yang lebih baik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan mengawali rapat tertutup di Kantor Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2016).
Dia menyatakan penempatan mereka yang dulu disebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) itu bisa membantu pemerataan ekonomi. Kesempatan kerja akan muncul di pelosok-pelosok Indonesia.
“Fokus kerja di 2017 ini adalah penanganan terhadap ketimpangan di daerah dan mengatasi kesenjangan sosial,” kata Jokowi.
Maka Jokowi memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk melakukan pendataan terkait sebaran ASN di seluruh Indonesia. Jangan sampai satu daerah kekurangan ASN sementara daerah lain kelebihan ASN.
“Saya minta MenpanRB menghitung sebaran ASN di seluruh daerah, dengan demikian terlihat jelas kualifikasi ASN yang perlu ditambah dan yang perlu dikurangi di setiap wilayah,” perintah Jokowi.
Persebaran ASN yang merata juga harus proporsional, sesuai keadaan penduduk dan keuangan negara. “Dan perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis kepada elektronik atau e-government,” ujat Jokowi.
Kemudian Jokowi mengadakan rapat terbatas tentang manajemen aparatur ASN. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy. Detik