Seluruh SMA/SMK dan SLB Diambil Alih Provinsi

Suasana UN di Banda Aceh/Salman iqbal

Terhitung 1 Januari 2017, seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di kota Banda Aceh akan diambil alih kelola oleh pemerintah provinsi Aceh.

Penyerahan SMA/SMK dan SLB itu juga diikuti dengan penyerahan sebanyak 1.155 tenaga kependidikan, pengawas dan Kepala Tata Usaha.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidkan Kota Banda Aceh Syaridin pada kegiatan penyerahan keputusan pengalihan guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK dan SLB dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2016, di Aula SMK Banda Aceh, Selasa (27/12).

Syaridin mengatakan terhitung 1 Januari 2017, pengelolaan pendidikan untuk jenjang SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah provinsi diseluruh Indonesia, untuk itu pemerintah kabupaten/ kota tidak lagi bertanggungjawab secara langsung terhadap pengelolaan dan kualitas pendidikan kedepan.

“Akan tetapi Pemerintah daerah punya eranan memberikan dukungan yang baik agar pendidikan di daerahnya maisng-masing lebih baik, bukan justru mundur kebelakang,”tambahnya.

Syaridin menambahkan jumlah SMA yang dialihkan ke provinsi sebanyak 29 sekolah terdiri dari SMA Negeri sebanyak 16 sekolah dan swasta 13 sekolah, selanjunya SMK  sebanyak 8 sekolah terdiri dari SMK Negeri 5 sekolah dan swasta 3 sekolah. Sementara untuk SLB, ada 12 sekolah, terdiri dari 4 SDLB, 4 SMP LB dan 4 SMA LB. Dari 12 SLB tersebut baru satu SDLB yang berstatus negeri.

Sementara terkait dengan asset, sejak Oktober 2016 sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi Aceh. Selain itu kata Syaridin, terhitung 1 Januari 2017 gaji dan hak-hak guru akan dibayarkan pemerintah provinsi.

Sementara itu Plt Walikota Banda Aceh Hasanuddin dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli walikota Banda Aceh Dwi Putrasyah menyebutkan, pengalihan tersebut merupakan amanah dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khususnya pasal 1 ayat 1 dan 2.

Selanjutnya kata Dwi, pemerintah kabupaten/kota hanya mengelola pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan usia dini. Hal yang sama menurutnya juga terjadi apda seluruh kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

“Pemko Banda Aceh menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas pengabdian bapak ibu selama ini di Banda Aceh, sehingga IPM Banda Aceh meningkat, dan Banda Aceh menjadi daerah referensi pendidikan bag daerah lain,”ujarnya.