Direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur menyebutkan ada beberapa komponen penting yang seharusnya menjadi perhatian Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022.
Hal itu emenurut M. Nur antara lain adaah melakukan revisi terhadap Qanun RTRW Provinsi Aceh untuk mengurus keadilan ruang bagi rakyat dan perlindungan terhadap kawasan hutan dari berbagai ancaman pembangunan dan proyek skala besar
“Kemudian pentingnya untuk terus memperkuat Penguatan Taskforce Penegakan Hukum Lingkungan,”ujarnya.
Selanjutnya kata M Nur siapapun terpilih nanti agar melakukan review kembali izin proyek-proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan seperti Proyek Panas Bumi, Pembangunan Jalan Tol.
Kemudian melakukan penyelesaian Konflik Lahan antara warga dengan industri perkebunan dan pertambangan dan berbagai bisnis lainya, Penertiban Pertambangan legal maupun Ilegal dan sektor perkebunan yang telah menggusur masyarakat sekitar hutan dan pemukiman serta Memperbaiki pengakuan wilayah kelola rakyat atas kawasan hutan dan lahan.
Namun demikian dikatakan M Nur, dari penjabaran visi dan misi serta program unggulan dari enam pasangan calon yang akan maju sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, isu lingkungan menjadi tidak mendapatkan tempat dalam memperbaikan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, dibanding isu infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari isu startegi untuk meningkatkan elektabilitas.
“Isu lingkungan begitu jelas diabaikan oleh calon pemimpin, fakta yang terjadi saat ini lingkungan menjadi bagian utama penyebab gagal panen dan berbagai dampak penting lain atas pembangunan dan manusia itu sendiri,”tambahnya.
Ia berharap suksesi kepemimpinan Aceh pada Pilkada 2017 harus dapat dijadikan momentum untuk mengakhiri rezim/penguasa yang eksploitatif dan memulai kepemimpinan ekokratif, menjadikan upaya penyelesaian konflik agraria/tenurial sebagai program prioritas dan menyikapinya secara serius.
