Hasil Investigasi PGRI : Ada Guru Dibayar 100 Ribu Perbulan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan profesionalisme guru di Indonesia masih belum memenuhi harapan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih keras agar pekerjaan guru betul-betul sebagai pekerjaan profesional di masa yang akan datang.

Hal Demikian disampaikan Mendikbud dalam amanatnya yang dibacakan Assisten III Pemerintah Aceh Syahrul Badruddin pada upacara Hari Guru Nasional tahun 2016 dan HUT PGRI ke 77 di lapangan Blang Padang Banda Aceh, Kamis (01/12).

Ia menyebutkan Pemerintah selama ini telah mengupayakan banyak hal agar para guru semakin profesional. Namun upaya itu akan sia-sia belaka tanpa keinginan keras dari pihak guru itu sendiri.

Syahrul menambahkan secara jumlah, guru di Aceh sudah lebih, namun terjadi distribusi guru yang tidak merata karena banyak yang meminta pindah, sehingga hal itu harus ditinjau kembali oleh dinas pendidikan.

“Profesionalime memang menjadi prioritas untuk ditingkatkan, disamping kesejahtraan untuk memotivasi guru, namun di hari guru ini semangat meningkatkan profesionalisme perlu menjadi perhatian,”lanjutnya.

Ketua PGRI Aceh Ramli Rasyid menyebutkan, ada beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Aceh, namun pada kenyataan hampir diseluruh daerah, Aceh masih kekurangan guru terutama guru produktif pada SMK-SMK.

Selain itu menurutnya ada sekitar 26 persen guru di Aceh belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sama sekali, sehingga masih mengajar dengan metode lama yang berdampak tidak baik.

Yang lebih miris lagi kata Ramli, masih ada daerah yang memberikan tunjangan kepada guru dibawah standar, dan ada daerah yang hanya membayar gaji guru hanya Rp. 100 ribu perjam. Oleh sebab itu mulai 2017 ia meminta agar guru non-PNS yang mengajar full time agar dibayar sesua UMP.

“Hasil investigasi PGRI sangat mencengangkan karena ada guru diberikan tunjangan dibawah standar, ada yang Rp. 3000 perjam, dan ada daerah yang bayar gaji guru 100 Ribu perbulan,”ujarnya.

Sementara itu terkait dengan guru honor K2, Ia meminta agar tetap diangkat menjadi PNS, karena menurutnya di Aceh masih kekurangan guru, hal itu ditandai dengan adanya penerima guru melalui SMT3. Selain itu K2 menurutnya sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, sehingga layak untuk diangkat.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo mengakui masih ada persoalan pada distribusi guru ke daerah terpencil, khususnya pada pemerataan guru, sehingga akan ditinjau kembali untuk penempatan guru di daerah-daerah terpencil. “Tentu saja setiap guru harus siap ditempatkan dimana saja diseluruh Aceh,”lanjutnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads