Kepala Daerah yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) menyampaikan komitmennya untuk memenuhi target universal access sanitasi pada akhir tahun 2019.
Komitmen tersebut dibacakan Ketua DPP AKKOPSI bidang advokasi, Illiza Sa’aduddin Djamal pada kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI di AAC Dayan Dawood Unsyiah Banda Aceh, Kamis (24/11).
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koodinator PMK Puan Maharani dan Menteri PU PR Basuki Hadimuljono serta puluhan kepala daerah anggota AKKOPSI seperti walikota Bandung Ridwan Kamil dan walikota Bogor Bima Arya.
Illiza saat membacakan Deklarasi Banda Aceh tahun 2016 menyebutkan, bupati/walikota anggota AKKOPSI menyadari arti penting sanitasi bagi peningkatan kesehatan, perekonomian da produktivitas, lingkungan hidup maupun estitika ruang di daerah.
Illiza menyebutkan ada enam komitmen yang disepakati oleh anggota AKKOPSI masing-masing, pertama, melakukan secara langsung koodinasi dan monitoring rutin berkala terhadap progress pembangunan sanitasi di kabupaten/kota masing-masing secara terpadu, terukur dan sesuai strategi sanitasi kabupaten/kota.
Selanjutnya membentuk dan menerapkan kebijakan daerah tentang gerakan sanitasi terpadu untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan sanitasi terutama dalam upaya mewujudkan sinergi lintas SKPD dan Non-SKPD, termasuk TNI, swasta, tokoh organisasi keagamaan serta pihak swasta untuk kesuksesan pemangunan sanitasi di daerah.
“Ketiga, setidak-tidaknya mewujudkan stop prilaku buanga air besar sembarangan (BABS) dalam kurun waktu 2016-2019, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran regulator serta operator layanan air imbah,”ujar walikota non-aktif itu.
Keempat, lanjut Illiza, meningkatkan kinerja dan sinergitas regulator dan operator dalam upaya keterpaduan program pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong pembentukan dan menjaga keberlangsungan siklus bisnis persampahan di daerah.
Selanjutnya kata Illiza, anggota AKKOPSI berkomitmen untuk mendorong secara aktif pembentukan kebijakan nasional yang terkait dengan SOTK daerah, yang dapat mendukkung terjadinya percepatan penyediaan layanan sanitasi, maupun kebijakan nasional yang terkait dengan alokasi APBN serta hibah dari mitra pembangunan bagi percepatan penyediaan layanan sanitasi di daerah.
