Anggota Pansus X Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zainal Abidin meminta pemerintah Aceh melalui SKPA terkait untuk menindaklanjuti seluruh temuan pansus terhadap proyek APBA tahun anggaran 2015.
Hal demikian disampaikan Anggota Fraksi Gerindra-PKS DPR Aceh itu pada pembukaan masa persidangan III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan agenda pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2015, di ruang sidang paripurna DPR Aceh, Kamis (18/08).
Zainal menyebutkan pansus X DPR Aceh meninjau sejumlah proyek APBA seperti di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya. Hasilnya, Pansus menemukan adanya proyek yang belum tuntas dilaksanakan maupun proyek-proyek yang tidak sesuai pengerjaannya.
Ia mencontohkan pembangunan jalan di Beutong Ateuh-Takengon, meskipun pengerjaan sangat berat, ia meminta agar kualitas pengerjaannya tidak asal jadi, “Proyek ini sangat berat tapi jangan mengurangi kualitas, kita sudah sarankan agar aspalnya ditambah lagi karena kita melihat sangat tipis,”katanya.
Begitu juga dengan pembangunan jalan tembus Lamno-Jantho, ia berharap agar tahun ini sudah mulai dikerjakan. Begitu juga dengan pembangunan lokasi wisata ziarah makam Poe Teumeuruhom yang tidak kunjung selesai di kabupaten Aceh Jaya, “Kita minta dinas terkait sungguh-sungguh, jangan sampai terbengkalai lagi,”ujarnya.
Sementara di kabupaten Aceh Barat, pihaknya meninjau pembangunan pelabuhan penyebrangan Meulaboh-Simeulu. Menurut Zainal, ada sisi dari pelabuhan yang harus ditambah dengan besi pengaman, selanjutnya, tempat bersandarnya kapal dengan terminal juga sangat jauh sehingga butuh fasilitas pendukung.
“Kemudian di Aceh Barat ini juga ada pembangunan embung yang sudah dua tahun anggaran tapi belum bisa berfungsi. Jangan sampai kita buat embung tapi tidak bisa mengairi sawah masyarakat,”ujarnya.
Menurut Zainal, pada Rumah Sakit Umum Nagan Raya, pihaknya juga menemukan adanya pekerjaan yang harus ditindaklanjuti, seperti tempat penampungan air yang bocor, alat pembuat oksigen yang sudah rusak, serta gedung kebidanan yang seharusnya dijadikan untuk proses persalinan tetapi difungsikan sebagai tempat administrasi rumah sakit, “Kita sudah minta dinas kesehatan Aceh agar gedung itu dipakai sesuai dengan fungsinya,”lanjutnya.
