Belasan Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah melakukan aksi unjukrasa di Dinas Pendidikan Aceh terkait pengadaan Videotron di Dinas tersebut yang menelan biaya hingga Rp. 8,5 Milyar.
Rencana pengadaan videotron tersebut sebelumnya juga mendapatkan penolakan luas dari berbagai elemen masyarakat dan DPR Aceh. Selain menghamburkan uang Negara, pengadaan tersebut juga diduga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik.
Dalam aksi yang berlangsung dibawah pengawalan ketat pihak kepolisian itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo menemui mahasiswa dan menjelaskan maksud dari pengadaan barang mewah tersebut.
Hasanuddin Darjo menyebutkan sejumlah alasan pihaknya ingin memasang videotron pada sejumlah kabupaten/kota, diantaranya untuk meminimalisir sampah visual iklan yang semakin tidak beraturan, kemudian mendukung keindahan kota, selanjutnya sebagai sarana untuk sosialisasi program pembangunan, himbauan kepada masyarakat, informasi wisata dan bencana.
” Ada dua sisi yang kita lihat. Dari kacamata kami melihat sudah saatnya Pemerintah Aceh membangun vidoetron di Aceh, mungkin dari masyarakat punya pemahaman berbeda. Tapi ini tidak lahir begitu saja, ini sudah kami rancang satu tahun yang lalu, tapu baru realisasi sekarang,”ujarnya.
Menurut Darjo, Videotron akan dipasang di lima kabupten/kota, masing-masing, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tamiang, Subulussalam dan Aceh Barat.
Ia mengaku alasan lain pihaknya ingin memasang videotron dikarenakan iklan non-edukatif mengalahkan iklan edukatif.
Sementara itu Presiden Mahasiswa Unsyiah Hasrizal meminta Dinas pendidikan untuk membatalkan rencana pengadaan videotron itu. Ia meminta Dinas Pendidikan untuk fokus mengejar ketertinggalan Aceh dalam dunia pendidikan dari pada menghamburkan uang pada hal-hal yang tidak terlalu mendesak.
Menurutnya, kondisi pendidikan Aceh saat ini masih sangat tertinggal dan memprihatinkan dibandingkan dengan daerah lain.
BEM Unsyiah diakuinya tidak menolak perkembangan teknologi, namun Dinas pendidikan harus lebih mengedepankan perbaikan mutu pendidikan terlebih dahulu.
”Bukan justru mengedepankan keinginan-keinganan. Pembangunan fasilitas untuk mencerdaskan jauh lebih penting, maka Dinas pendidikan harus membatalkan Videotron,”ujarnya.
