Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana untuk membangun Tol Aceh yang juga menjadi bagian dari Jaringan Tol Trans Sumatera pada akhir tahun ini.
Namun keinginan itu tak bisa dilaksanakan begitu saja lantaran banyak hal yang perlu dipersiapkan guna membangun itu semua.
“Tol Aceh ini riskan kalau mau dibangun akhir tahun karena pembebasan lahannya butuh uang dan itu belum ada. Kalau tetap dipaksakan tahun ini kasihan pemerintah,” kata Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Herry Marzuki, di Jakarta, Kamis (14/7/2016).
Selain itu, menurut Herry, pengadaan dokumen pembebasan lahan juga membutuhkan waktu cukup lama karena harus melalui banyak proses melalui pemerintah provinsi Aceh hingga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, ada empat ruas tol yang menjadi bagian dari 24 ruas Jaringan Tol Trans Sumatera, yakni Binjai-Langsa, Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, dan Sigli-Banda Aceh.
Keempat ruas tol itu tidak termasuk delapan ruas yang menjadi prioritas pembangunan Tol Trans Sumatera, yakni Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Bakauheuni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api Api, dan Kisaran-Tebingtinggi.
Kompas
