Penyaluran anggaran, baik dana desa maupun Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk empat gampong di kota Banda Aceh hingga kini masih ditunda oleh pihak Pemerintah Kota Banda Aceh.
Keempat gampong tersebut masing-masing Gampong Lung Bata Kecamatan Lung Bata, Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman, Gampong Rukoh dan Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala.
Khusus untuk Gampong Lung Bata dan Gampong Baru, penyaluran terhambat disebabkan konflik antara keuchik dengan Tuha Peut Gampong (TPG) yang berkepanjangan. Sedangkan gampong Lamgugop dan Rukoh dikarenakan hingga kini tidak membuat laporan penggunaan anggaran.
Hal demikian diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRK Banda Aceh Zulfikar, Sabtu (16/07).
Zulfikar meminta Pemko Banda Aceh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kota untuk mengintervensi keempat gampong tersebut, sehingga anggaran gampong bisa segera dicairkan. Zulfikar mengingatkan para pihak, penundaan anggaran gampong itu juga akan menyebabkan terhambatnya pembangunan di empat gampong tersebut.
”Ini sudah pertengah Juli, kalau persoalan ini tidak bisa diselesaikan siapa yang dirugikan?, pertama perangkat gampong itu sendiri, kemudian masyarakat juga, karena pembangunan di gampong akan terhambat,”ujarnya.
Zulfikar mengajak semua pihak yang sedang berkonflik untuk duduk bersama dan menyelesaikannya secara musyawarah. Ia berharap BPM Kota Banda Aceh dan Kecamatan untuk memfasilitasinya.
Sementara khusus untuk gampong yang belum menyelesaikan laporan, ia berharap agar bisa segera menuntaskannya, sehingga pihak BPM bisa mencairkan anggaran untuk tahun ini.
”Kita berharap momen idul fitri ini untuk dimanfaatkan untuk saling memaafkan dan mari sama-sama kita membangun gampong dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah, karena anggaran tahun ini lumanyan besar, kalau waktunya singkat khawatir tidak bisa dihabiskan,”pungkas politisi PKS itu.
Seperti diketahui, untuk tahun 2016 ini setiap gampong di Kota Banda Aceh mendapatkan anggaran mulai dari 900 juta hingga 1,3 Milyar pergampong. Dana itu antara lain berasal dari Dana Desa dan ADG.
