Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (ZIKIR), dinilai belum juga menunjukkan hasil kerja yang memuaskan menjelang lima tahun berjalannya Pemerintahan Aceh .
Fakta kinerja Pemerintahan ZIKIR, justru lebih banyak terlihat dan fokus untuk kepentingan dan agenda-agenda partai politik maupun kelompok tertentu. Sehingga agenda-agenda untuk kesejahteraan masyarakat terkesan sengaja diabaikan.
Secara, praktis dalam lima tahun terakhir ini, yang mengemuka dari kinerja Pemerintah Aceh adalah, mengurus agenda-agenda politik, maupun upaya pengesahan Qanun Wali Nanggroe beserta Qanun Lambang dan Bendera.
Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Agusta Mukhtar mengatakan, dari sekian banyak program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh, permasalahan di masyarakat Aceh justru semakin kompleks dan tidak bisa terjawab. Apalagi jika dirujuk kembali pada janji-janji politik yang disampaikan oleh ZIKIR pada saat kampanye.
“Walaupun muatannya sudah dituangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM), tapi nyataannya belum juga dari perencanaan tersebut dapat direalisasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.,” kata Agusta, Rabu (23/3) di Banda Aceh.
Dari hasil penulusuran AJMI, kata Aguta, ada empat bidang mendasar yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah, yaitu bidang ekonomi, kondisi politik, hukum, kesehatan dan pendidikan.
