Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal melaunching aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Online, Senin (28/12).
Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memperbaiki kualitas pelayanan data dan informasi bagi masyarakat yang saling terhubung.
Walikota mengatakan aplikasi ini akan memudahkan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pada empat bidang yang menjadi perhatian dari SIPBM Online, masing-masing bidang kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan layanan ekonomi.
Dengan aplikasi ini Pemko Banda Aceh bisa mengetahui secara langsung berapa warga yang putus sekolah, wanita hamil, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan Pemeritah dalam penganggaran.
”Banyak keutungannya dari aplikasi ini, sehingga pemerintah tau berapa warga yang putus sekolah, kesehatan amsyarakat, sehingga saat pemerintah buat perencanaan mulai menggunakan data, karena data dalah modal utama, kalau datanya salah maka salah semuanya, kalau data akurat tentu tepat sasaran bisa kita raih,”ujarnya.
Sementara itu Assiten III Pemko Banda Aceh M Nurdin mengatakan dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan banyak pihak untuk mendapatkan data yang transparan serta bisa dipertanggungjawabkan.
Ia menyebutkan untuk tahun ini SIPBM online baru diterapkan pada sembilan gampong dari sembilan kecamatan yang dipilih menjadi pilot project, masing-masing Gampong Seutui, Kuta Baru, Blang Oi, Lungbata, Lamtemen, Lampaseh Kota, Lhong Raya, Gampong Pineung dan Lamteh.
Sementara itu Keuchik Gampong Seutui Banda Aceh T Syaiful Banta selaku gampong pilot project SIPBM mengatakan aplikasi itu akan mempermudah kinerja aparatur gampong.
Ia berharap dengan adanya aplikasi tersebut akan menghasilkan data yang akurat disemua gampong dalam kota Banda Aceh.
Pada kesempatan itu Kepala Kantor Unicef provinsi Aceh Umar Abdul Aziz menyebutkan kota Banda Aceh sudah sangat layak untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ia berharap Pemko Banda Aceh berhasil dengan baik dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia, mengingat saat ini baru kota Banda Aceh yang menggunakannya.
