Pemerintah Aceh Disarankan Fokus Pertumbuhan Ekonomi

Mantan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) Peiter Feith menyarankan agar Pemerintah Provinsi Aceh focus untuk membangun ekonomi sebab sektor tersebut akan mendukung program reintegrasi.

“Salah satu upaya mempercepat reintegrasi adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang menghadirkan banyak investasi di sini,” kata Pieter kepada wartawan di ruang Rektor Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Rabu.

Pieter yang turut didampingi Juha Crestensen, Mantan Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar dan Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal mengatakan investasi yang besar akan membuka banyak lapangan pekerjaan.

“Suatu saat seluruh mantan kombantan (mantan gerakan Aceh Merdeka) harus mendapatkan pekerjaan karena perdamaian Aceh sudah sepuluh tahun,” katanya.

Menurut dia, pemberian bantuan sedikit demi sedikit dan dilanjutkan pada tahun berikutnya bukan merupakan program yang bagus untuk mencapai tujuan, tapi focus ekonomi merupakan hal terpenting.

“Artinya, tumbunya ekonomi dengan baik seiring hadirnya banyak investor dan akan membuka banyak pekerjaan baru di masa mendatang,” katanya.

Ia meyakini ekonomi Aceh akan tumbuh lebih baik mengingat banyaknya potensi ekonomi yang bisa digarap secara maksimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa itu

Ia menambahkan hadirnya banyak investor di Aceh juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik yang aman, pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sementara itu, salah seorang Fasilitor Perdamaian Aceh, Juha Chirstensen menilai proses reintegrasi di Aceh belum berjalan optimal dan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah secara serius.

“Mungkin blue print-nya belum jelas, meski pun walau pun banyak organisasi internasional banyak yang memantau. Kehadiran investasi juga akan berlangsung jangka panjang,” kata Juha.

Konflik berkepanjangan yang berlangsung selama tiga puluh tahun di Aceh berakhir setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman damai (MoU) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, antara Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).(antara)

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads