Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta para camat agar mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur yang masih banyak belum digarap dan dimanfaatkan secara maksimal.
Pemerintah Aceh meyakini pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 18, 2 persen.
Hal demikian diungkapkan gubernur Aceh Zaini Abdullah pada rapat kerja camat se Aceh tahun 2015 di Aula serba guna kantor gubernur Aceh, Kamis (16/04).
Zaini mengatakan lahan-lahan tidur tersebar hampir diseluruh Aceh, bahkan menurutnya sejumlah lahan persawahan sudah berubah menjadi bangunan baik berupa perumahan maupun pertokoan, padahal kata Zaini pemerintah sedang berupaya untuk menambah lahan-lahan sawah baru guna mewujudkan Aceh sebagai daerah yang surplus beras.
Pemerintah Aceh diakui Zaini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu fokus pembangunan, hal itu dilakukan dengan cara memberikan bantuan-bantuan pertanian kepada masyarakat.
”Terutama bidang pertanian, kemudian kelautan, perkebunan dan peternakan, ini kita punya kemampuan dengan banyaknya lahan dan kesempatan kepada kita, sekarang yang paling penting adaalah kemauan kita untuk bekerja keras, termasuk pengalihan lahan-lahan swah kepada bangunan agar menghentikan,” lanjutnya.
Zaini mengakui pemerintah Aceh sedang berupaya mengundang para investor untuk memanfaatkan banyaknya lahan terlantar di provinsi Aceh, namun Zaini berharap masyarakat Aceh untuk memberikan rasa aman bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Aceh.
Zaini menyebutkan tanpa adanya bantuan investor akan sulit bagi pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan Aceh yang masih berada diatas rata-rata nasional.
Pada kesempatan itu Zaini juga meminta kepada para camat agar lebih banyak berada dilapangan berbaur bersama masyarakat. Zaini menyebutkan seharusnya 70 persen dari jam kerja camat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan 30 persennya untuk berada dikantor.
”Urusan perkantoran hendaknya diserahkan menjadi tanggungjawab sekretaris kecamatan,”ujarnya.
Sementara itu kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh Kamaruddin Andalah menyebutkan rapat kerja tersebut diikuti 289 camat dari diseluruh Aceh. adapun narasumber yang dihadirkan antara lain Ketua MPU Aceh dan Kepala BNN Provinsi Aceh.
