Proses perdamaian Aceh dengan pemerintah pusat pada 2005 silam menjadi teladan bagi sejumlah daerah lain diberbagai belahan dunia untuk mengadopsi metode penyelesaian konflik berkepanjangan.
Pada Agustus tahun 2015 mendatang perdamaian Aceh telah Genap 10 tahun. Pemerintah Aceh berencana untuk merayakannya dengan mengundang kembali para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian tersebut.
Hal demikian dikatakan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar pada pada Maulid akbar dan peresmian kantor Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) di Simpang Surabaya kota Banda Aceh, Selasa (06/04).
Malik Mahmud mengatakan banyak pihak yang kagum dengan penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh. Malik mengajak kepada seluruh masyarakat untuk merawat perdamaian yang sudah dicapai.
Menurut Malik Mahmud saat ini perjuangan rakyat Aceh ditempuh melalui jalur politik, kondisi ini menuntut seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan agar bersatu dan menyamakan persepsi untuk membangun Aceh.
”Apa yang kita lakukan menjadi teladan kepada pihak internasional, bagaimana menyelesaikan konflik , bagaiaman menyelesaikan konflik secara bermartabat, sepeti yang kita lakukan,”ujarnya.
Malik mahmud mengakui pasca perdamaian Aceh masih banyak tantangan-tantangan yang tidak menyenangkan, seperti kasus penembakan di Aceh Utara beberapa waktu lalu, dan kasus-kasus narkoba yang makin merajalela.
Wali Nanggroe meminta agar semua tantangan itu diselesaikan dengan arif dan bijaksana tanpa menumpahkan darah, apalagi sampai memicu konflik yang baru.
Malik mengakui hingga saat ini kemakmuran dan kesejahtraan seperti yang dicita-citakan dalam perjuangan Aceh belum terwujud, oleh karena itu ia meminta agar Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk bersama-sama mewujudkannya.
