Presiden Joko Widodo meninggalkan banyak janji dalam kunjungan kerja selama dua hari ke provinsi Aceh Senin-Selasa lalu. Janji-janji tersebut harus menjadi pegangan bagi pemerintah Aceh untuk ditagih kembali.
Diantara Janji-janji yang diucapkan Jokowi saat berada di Aceh antara lain, pembangunan jalan Tol sumatera, melanjutkan pembangunan rel kereta api, menyetujui pembangunan terowongan di gunung Geurutee, memperpanjang run way sejumlah Bandara di Aceh, kemudian memajukan pelabuhan bebas sabang.
Anggota DPR RI Asal Aceh Muhammad Nasir Jamil mengatakan pemerintah Aceh harus proaktif menjemput janji-janji presiden Jokowi, termasuk dengan melibatkan DPR Aceh, DPR RI asal Aceh maupun DPD RI asal Aceh. Nasir berharap Janji Jokowi tidak seperti Janji-janji presiden sebelumnya, yang tidak direalisasikan.
Menurut Nasir Jamil, janji-janji Jokowi tersebut tidak mungkin diwujudkan tahun ini jika tidak tertuang dalam APBN 2015 maupun APBNP 2015, namun tetap bisa diprogramkan pada tahun-tahun mendatang, termasuk menyesuaikan dengan program-program di kementrian terkait.
”Persoalannya jika apa yang diyakan tidak ada dalam APBN dan APBNP, dengan kata lain kita harus menunggu, apalagi angkanya sungguh fantastis, kemudian pemerintah Aceh tidak boleh menunggu, harus punya daya gedor yang lebih kuat untuk mengingatkan presiden Jokowi, Jokowi juga harus komit dengan janjinya, bukan segedar komat-kamit,” lanjut anggota komisi III DPR RI asal Aceh tersebut.
Nasir menambahkan pemerintah Aceh juga harus melibatkan menteri-menteri yang punya hubungan emosional dengan Aceh seperti Sofyan jalil dan Ferry Mursyidan Baldan dalam rangka menuntut kembali janji-janji Jokowi tersebut.
Menurut Nasir realisasi janji-janji Jokowi sangat tergantung pada sejauh mana daya gedor dari pemerintah Aceh. Apalagi diakui Nasir Jamil daya tawar pemerintah Aceh saat ini sudah tidak begitu kuat, khususnya pasca berkurangnya hasil-hasil Aceh yang menguntungkan pemerintah pusat.
Namun demikian Nasir berharap janji-janji Jokowi tersebut bisa diakomodir seluruhnya di kementrian-kementrian terkait, serta tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Presiden Jokowi dengan menteri-menteri di kabinetnya dalam melihat Aceh.
”Jangan seperti kemarin dulu, Menteri Rini bilang Tol untuk Aceh tidak prioritas, lalu saat datang Jokowi justru dijanjikan akan dibangun tol, jadi Jokowi harus memanggil menteri terkait dan menyampaikan janji-janjinya di Aceh agar dapat direalisasikan,”pungkas politisi PKS itu.
