Anggota DPRK Banda Aceh Irwansyah mengatakan persoalan air bersih masih menjadi masalah di ibu kota Provinsi Aceh.
“Masalah air bersih ini sepertinya tidak kunjung tuntas. Karena itu, perlu penanganan serius dari pemerintah daerah menyelesaiakannya,” kata Irwansyah di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwanysah yang juga Ketua Fraksi PKS-Gerindra DPRK Banda Aceh dalam diskusi publik membahas konsep kandidat Wakil Wali Kota Banda Aceh.
Diskusi tersebut menghadirkan dua kandidat Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin dan Ibnu Rusdi. Diskusi tersebut turut dihadiri politisi partai politik, anggota dewan, dan media massa.
Irwansyah yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan, persoalan air bersih sepertinya tidak kunjung tuntas. Buktinya, masih banyak warga Kota Banda Aceh mengeluhkan pelayanan air bersih ini.
“Banyak masyarakat belum menikmati air bersih. Walau pun di rumah mereka sudah terpasang jaringan air bersih. Padahal, air bersih ini merupakan kebutuhan paling pokok,” ungkap Irwansyah.
Selain masalah air bersih, persoalan lainnya di Kota Banda Aceh juga semakin kompleks. Masyarakat terus menuntut pelayanan prima dari Pemerintah Kota Banda Aceh
“Diskusi ini diharapkan ada solusi dari masing-masing kandidat Wakil Wali Kota menyelesaikan persoalan di Kota Banda Aceh yang semakin kompleks. Dengan harapan, pelayanan pemerintah daerah semakin meningkat,” kata Irwansyah.
Oleh karena itu, sebut Irwansyah, dengan kehadiran Wakil Wali Kota yang lebih dari setahun kosong bisa membantu tugas-tugas Wali Kota Banda Aceh yang semakin berat ini.
“Dari diskusi ini akan diketahui apa yang akan dilakukan masing-masing kandidat jika terpilih sebagai Wakil Wali Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan persoalan di ibu kota Provinsi Aceh ini,” kata Irwansyah.
Jabatan Wakil Wali Kota Banda Aceh kosong sejak Hj Illiza Saaduddin Djamal, pejabat sebelumnya dilantik sebagai Wali Kota Banda Aceh sisa masa jabatan 2012-2017.
Hj Illiza Saaduddin Djamal dilantik sebagai Wali Kota Banda Aceh pertengahan Juni 2014, mengisi kekosongan jabatan setelah pejabat lama, Mawardy Nurdin meninggal dunia pada Februari 2014.(antara)
