Organisasi kepemudaan di Provinsi Aceh meminta pucuk pimpinan Aceh untuk segera mengakhiri perseturuan dingin, sehingga tidak menjadi tradisi disetiap periode pemerintahan di provinsi Aceh.
Hal demikian dikatakan Sekjen Pemuda dewan Dakwah Aceh (PDDA) Sanusi Madli Menyikapi tketerlambatan kesepakatan KUA PPAS APBA 2015 antara eksekutif dengan legislatif.
Sanusi meminta para elit pimpinan di Aceh untuk mengedepankan kepentingan rakyat banyak, dengan tidak hanya mengedepankan kehendak golongan tertentu dan mengorbankan kehendak rakyat Aceh.
“Tradisi buruk yang selalu dipelihara setiap tahun adalah molornya pengesahan APBA, hal ini jelas berdampak pada pembangunan dan ekonomi makro masyarakat secara keseluruhan, keterlambatan pengesahan APBA juga berdampak pada realisasi anggaran diakhir tahun, sehingga ketercapaian penyerapan anggaran selalu terganggu,” ujarnya.
Sanusi berharap pemimpin Aceh untuk segera mencari solusi melalui musyawarah mufakat terhadap hal-hal yang belum disepakati, termasuk program aspirasi Dewan serta penyertaan modal kepada BUMD dan hal hal lain.
“Jangan sampai keterlambatan ini menjadi sejarah buruk yang akan terus dikenang oleh generasi berikutnya,” pungkasnya.
